Kubu AMIN Beberkan Nasib IKN di Tangan Anies-Cak Imin

Sekretaris Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (Timnas) nomor urut 1, Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN), Wijayanto Samirin mengungkap nasib Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur jika Anies terpilih menjadi presiden. Menurutnya pembahasan soal IKN di Timnas AMIN masih sangat dinamis.

Ia menyebut pihaknya memang punya program yang fokus mengembangkan 14 kota di Indonesia. Tetapi hal itu tidak serta merta menghentikan pembangunan IKN, sebab bisa saja IKN merupakan bagian dari 14 kota tersebut.

"Kalau mengembangkan 14 kota apakah IKN dihentikan? Belum tentu. Bisa jadi itu bagian dari 14 itu. Yang tegas disampaikan oleh Pak Anies di berbagai kesempatan adalah ini dasarnya undang-undang. Siapa pun yang terpilih menjadi presiden harus tunduk kepada undang-undang," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Meski proyek IKN bisa saja diteruskan Anies jika ia terpilih menjadi Presiden, namun Wijayanto tidak secara tegas menyebut ibu kota akan pindah dari Jakarta ke IKN. Ia mengaku belum tahu akan hal itu. "Saya kurang tahu itu," singkatnya.

Terkait tidak dibahasnya IKN di dokumen visi misi Anies-Cak Imin, menurutnya memang ada kesepakatan untuk tidak memasukkan sejumlah program. Namun ia kembali menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti IKN tidak akan dilanjutkan.

"Memang ada perdebatan untuk memasukkan proyek-proyek (ke visi misi) atau tidak. Apakah proyek membangun tol, proyek membangun pelabuhan, bandara, jaringan telekomunikasi, membangun kota itu kita masukkan atau tidak. Akhirnya kita sepakati tidak kita masukkan, tapi kita memasukkan program-program pemerintah. Nah kita tidak memasukkan membangun bandara, tidak masukkan jaringan air bersih, tapi itu kan bukan berarti tidak dilanjutkan, sama saja dengan IKN," bebernya.

Wijayanto menyerahkan keputusan terkait IKN di tangan Anies dan Cak Imin. Ia menyatakan tugasnya hanyalah memberi masukan yang bersifat teknokratis.

Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang dinilainya tidak menghasilkan pemerataan. Menurutnya pembangunan IKN berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa, karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak," ujar Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang disiarkan online, dikutip Sabtu (25/11/2023).