PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus mengakselerasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Sejumlah ruas tol sirip atau feeder di Provinsi Riau dan Sumatera Barat ditarget rampung pada 2024.
Hutama Karya mengatakan sejumlah tol sirip di Riau dan Sumatera Barat kini berproses signifikan. Per 15 Desember 2023, progres konstruksi dan pengadaan lahan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang (STA 0-9 Km) sudah mencapai 100%. Sementara progres pengerjaan konstruksi jalan tol Bangkinang-Pangkalan Tahap I (Bangkinang - Koto Kampar), yang memiliki panjang 24,7 km, mencapai 94,18% dengan progres pengadaan lahan sebesar 99,08%. Adapun progres pembangunan fisik jalan tol Padang-Sicincin, dengan panjang 36,6 km, mencapai 47,22% dengan progres pengadaan lahan 94,10%.
Executive Vice President (EVP) Hutama Karya, Tjahjo Purnomo mengatakan selain ketiga ruas tersebut, Hutama Karya juga fokus menyelesaikan salah satu ruas JTTS Tahap II yakni jalan tol Rengat-Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru yang memiliki total panjang 30,57 km.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keterhubungan antar daerah melalui pembangunan infrastruktur yang merata terus dikejar melalui pembangunan Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru yang akan menghubungkan sejumlah ruas tol di Provinsi Riau termasuk ruas yang telah beroperasi yakni Pekanbaru-Dumai. Adapun penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) tersebut dilaksanakan pada hari Jum'at (22/12) lalu," ujar Tjahjo dalam keterangan resmi, Rabu (3/1/2024).
Tjahjo menjelaskan, penandatanganan dilakukan di Gedung Bina Marga, Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, dihadiri sejumlah pihak. Di antaranya oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir dengan Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto. Selain itu, hadir pula Sekretaris Sekretaris BPJT, Apri Artoto, Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono, Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro, EVP Perencanaan Jalan Tol, Iwan Hermawan.
![]() |
Pada awal 2023, Presiden Joko Widodo sendiri telah meresmikan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang. Namun, Tjahjo mengatakan saat ini tersisa pengerjaan sepanjang 9 km yang akan segera dilakukan Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Pertama karena telah rampung secara keseluruhan. Dengan hal tersebut, ia menjelaskan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang yang memiliki panjang 40 km nantinya akan segera tersambung penuh. Tol juga memangkas waktu tempuh dari semula 1,5 jam menjadi hanya 20-30 menit.
Ruas konstruksi Bangkinang-Pangkalan Tahap I (Bangkinang-Koto Kampar) sendiri dilengkapi dengan berbagai fasilitas struktur meliputi 8 jembatan, 9 box pedestrian + box culvert, 3 overpass, 1 interchange, serta 2x2 lajur dengan kecepatan rencana 80 km/jam. Ruas ini juga difungsionalkan pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas masyarakat ketika berlibur.
Sejak beroperasi secara khusus, Tjahjo menuturkan antusiasme masyarakat tinggi untuk ruas Bangkinang-Pangkalan Tahap I. Terhitung pada Minggu (24/12/2023) hingga Selasa (2/1/2024), sekitar 10.918 kendaraan melintasi tol tersebut.
Kemudian selain ketiga ruas itu, Hutama Karya turut mengerjakan jalan tol di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya jalan tol Padang-Sicincin dengan progres konstruksi yang terus berjalan. Tjahjo mengungkap, jalan tol itu nantinya memiliki sejumlah fasilitas struktur diantaranya 14 jembatan under bridge, 1 interchange, 3 overpass, 10 jembatan sungai dan irigasi.
Ruas itu juga dilengkapi jumlah lajur yakni 2x2 dengan kecepatan rencana 80 km/jam. Guna mengakselerasi pembangunan, Presiden Jokowi pun memberi dukungan terhadap pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera melalui Penambahan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 28,88 triliun kepada Hutama Karya.
Tjahjo membicarakan hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Hutama Karya. Persetujuan ditetapkan di Jakarta pada Selasa (12/12) lalu dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pratikno.