.webp)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan Rp 280 miliar untuk investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan timur. Investasi tersebut untuk membangun infrastruktur Telekomunikasi di IKN.
"Di tahap awal ini kita berinvestasi di angka Rp 280 miliar secara bertahap. Konsepnya sebenarnya memastikan bahwa seluruh keutuhan jaringan telekomunikasi sesuai yang disyaratkan Otorita IKN itu terbangun," kata Vice President Network/IT Strategy Telkom Rizal Akbar saat ditemui di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Menurut Rizal investasi itu untuk membangun jaringan fiber optik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, lalu membangun smart pole, hingga akses WiFi-6. Menurutnya investasi tersebut cukup untuk memberi konektivitas bagi 400 ribu penduduk di IKN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan requirement yang diminta Otorita ada 32 smart pole, jadi kita bangun berdasarkan volume yang ditentukan otorita di KIPP 1A saja," lanjutnya.
Adapun rencana investasi itu Rp 280 miliar dilakukan secara bertahap. Sementara sampai 17 Agustus 2024 Telkom sudah menyediakan Rp 80 miliar.
"Yang kita pastikan 2024 khususnya 17 Agustus di kisaran Rp 80 miliar. Itu untuk menjamin keutuhan infrastruktur telekomunikasi di 17 Agustus itu siap, baik untuk kebutuhan upacara, pelanggan akhir, B2C maupun B2B berdasarkan perhitungan kita," bebernya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim menyebut ada dua pihak yang menyediakan infrastruktur telekomunikasi di IKN, yaitu Telkom dan PLN Icon Plus. Dia menyebut ingin memastikan jaringan tersebut siap beroperasional pada Agustus 2024.
"Kita berhasil mendapatkan 2 badan usaha yang akan menyediakan infrastruktur telekomunikasi, PT Telkom dan Icon Plus. Ini semua opportunity dan tantangan karena kami memastikan dana mengejar agar siap operasional Agustus 2024," imbuhnya.
"Dalam penyediaan telekomunikasi IKN, nggak di-limitasi untuk Telkom dan Icon Plus, terbuka untuk semua badan usaha dan non diskriminatif," sebutnya
Adapun kedua badan usaha itu dipilih karena dinilai memenuhi dua syarat utama. Pertama adalah karena sudah memiliki izin, dan kedua sudah memiliki infrastruktur fisik di Kalimantan Timur.
(ily/fdl)
