.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diberikan amanat untuk membangun kampung Tanjung Banon yang menjadi tujuan relokasi warga Pulau Rempang. Namun hingga kini, pembangunan kampung tersebut belum dimulai.
Pembangunan kampung ini sejalan dengan proses pemindahan atau relokasi warga yang terimbas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Paralel dengan penyiapan pembangunan kampung oleh Kementerian PUPR, BP Batam akan menyiapkan pembangunan hunian warga.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pendanaan untuk pembangunan kampung tersebut belum ada, sehingga pihaknya masih harus menunggu dana tersebut cair untuk mulai eksekusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kita menunggu. Pendaannya kan saya belum ada," kata Diana, ditemui di ARTOTEL Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Diana mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah menyampaikan kebutuhan pendanaan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera memproses pendanaan tersebut.
"Terus terang saja, Pak Menteri kemarin sudah minta ke Pak Presiden. Pak Presiden sudah memerintahkan Bu Menteri Keuangan. Nah ini saya akan bahas (lebih lanjut) hari ini," ujarnya.
Lebih lanjut Diana menambahkan, dari sana Basuki akan kembali memeriksa apakah pendanaan tersebut telah cair. Barulah setelah itu, pihaknya tinggal menandatangani kontrak dengan kontraktor penggarapnya dan eksekusi bisa dilangsungkan. Ia optimistis prosesnya bisa dimulai pada kuartal awal tahun ini
"Iya insyaallah. Pokoknya kalau sudah tanda tangan kontrak, langsung eksekusi," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya BP Batam mulai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah contoh bagi warga terdampak Rempang Eco-City. Sebanyak 4 unit rumah contoh tipe 45 dan luas maksimal 500m2 akan dibangun dengan target pembangunan selama 90 hari.
"Tidak hanya rumah saja, fasilitas umum dan fasilitas sosial juga akan dibangun. Akses jalan masuk akan diperlebar, jalan lingkungan akan di aspal semua, pembangunan Pelabuhan dan dermaga, pembangunan sekolah mulai dari SD hingga SMA, kantor pelayanan pemerintah mulai dari kantor camat, polsek, koramil, puskesmas, kantor lurah, dan lainnya akan segera dibangun. Termasuk juga untuk rumah ibadah masjid dan gereja, serta lapangan bola juga akan dibangun," ujar Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Selasa (16/1/2024), dikutip dari detikNews.
Selanjutnya, BP Batam akan membangun 961 rumah. Rudi mengatakan pihaknya diberi waktu satu tahun untuk menyelesaikannya. Mengenai status lahannya, ia menyebut lahan proyek ratusan unit rumah tersebut sudah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik BP Batam.
Sementara itu, Anggota Bidang Pengelola Kawasan dan Investasi Sudirman Saad sebelumnya juga sempat menyampaikan, BP Batam optimis dengan penyelesaian status HPK dan HPL yang beberapa waktu lalu sempat mengganjal proses kepindahan warga yang telah mendaftar untuk relokasi, dapat segera diselesaikan.
"Masterplan untuk kawasan relokasi Tanjung Banun sendiri telah selesai oleh Kemen. PUPR. Kami akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa memilih sendiri lokasi hunian yang cocok bagi Bapak Ibu. Dengan luas 93,5 Ha akan ada 961 unit rumah relokasi, Fasos Fasum, Pusat Ekonomi dan Dermaga," kata Sudirman, dalam keterangan resmi yang terbit Senin (18/12/2023) lalu.
Simak juga Video 'Cak Imin Singgung Kasus Rempang yang Tidak Melibatkan Masyarakat':
