.webp)
Penerapan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem pembayaran tol tanpa setop ternyata baru bisa berjalan setelah Pemilihan Umum 2024. Hal ini karena Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) soal Tol, yang menjadi dasar hukum MLFF, masih dibahas oleh pemerintah.
"Kalau itu (RPP Jalan Tol) belum kelar, ya (MLFF tidak bisa diterapkan)," ucap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).
Hingga saat ini, Basuki menjelaskan peraturan itu sedang disinergikan dengan regulasi lainnya atau di harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. MLFF baru bisa diterapkan jika regulasi itu rampung di harmonisasi pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki pun memastikan, bahwa regulasi itu akan rampung tahun ini. Namun, ia mengatakan RPP Jalan Tol kemungkinan besar akan rampung setelah Pemilu 2024.
"Harapannya lebih cepat lebih baik, tapi ini (bisa) jadi (RPP Jalan Tol Rampung) setelah pemilu. Tapi tahun ini pasti (tuntas dibahas)," tegasnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Zainal Fatah, mengatakan RPP Jalan Tol sudah masuk ke Setneg. Regulasi itu akan menjadi dasar hukum untuk MLFF serta menguatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Jalan Tol.
Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan regulasi tersebut rampung. Yang jelas, Zainal mengatakan bahwa harmonisasi atau penyelarasan regulasi lintas kementerian dipastikan terjadi seiring berprosesnya RPP Jalan Tol di Setneg.
"Jadi dibicarakan bareng, udah ketemu draftnya, nanti masuk Kumham di harmonisasi, nanti di cek ada UU atau peraturan lain yg bertentangan nggak? kalau ada diperbaiki. Buat (waktunya pengesahannya) kita berharap bisa secepatnya," jelasnya.
Zainal pun menegaskan MLFF tidak akan bisa diimplementasi jika RPP Jalan Tol belum ditetapkan.
"Iya (MLFF) enggak (bisa diimpelentasi jika RPP Jalan Tol belum ditetapkan), tapi nanti dilihat saja," pungkasnya.
(rrd/rir)
