BP Batam Sebut Kisruh Rempang Ganjal Investasi Rp 174 T

Konflik agraria di Rempang, Batam pecah pada September 2023 terkait pengembangan kawasan Rempang Eco-City. Saat itu, warga yang menolak direlokasi terlibat bentrok dengan aparat TNI-Polri.

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad mengatakan, konflik tersebut menyebabkan investasi tahap pertama Xinyi Group tertunda. Perusahaan asal China itu berencana menggelontorkan Rp 174 triliun di tahap pertama dari total investasi Rp 381 triliun hingga 2080.

Ia menyatakan investasi yang awalnya direncanakan berjalan Januari 2024 harus tertunda. BP Batam diberi waktu enam bulan pada 2024 untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Sebetulnya rencana awal realisasi investasi tahap satu di Januari ini, tapi karena ada resistensi atau konflik di awal membuat dia delay. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, kita diberi waktu enam bulan di tahun ini untuk melakukan nego dengan warga supaya investasi bisa tetap tahun ini," katanya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Menurutnya, pemerintah menargetkan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini harus terealisasi pada 2024. Dari total 17.600 hektare (ha) lahan Rempang Eco City, luas yang benar-benar akan dikembangkan adalah 8.000 ha. Sementara di tahap pertama lahan yang akan digarap seluas 2.370 ha.

"Karena ini kebijakan pemerintah ini PSN harus mulai ada realisasi 2024, tidak boleh ada delay lewat 2024. Tidak berarti dipaksakan, bertahap tentunya dari 8.000 hektare kita mulai di 2.370 hektare," bebernya.

Meski ada konflik, Sudirman memastikan tidak ada pernyataan investor akan mundur. Hanya saja ia mengakui ada komunikasi yang kurang lancar dengan masyarakat.

Sudirman lalu membantah anggapan yang menyebut pemerintah menggusur warga pada konflik tahun lalu. Menurutnya, saat itu pemerintah hanya melakukan pematokan batas hutan.

Ia melanjutkan, di lahan 2.370 ha itu terdapat 961 KK yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk negosiasi, pihaknya menggandeng sejumlah tokoh adat melayu.

"961 KK ini yang akan kita negosiasi, dan tim negosiasi yang disebut tim terpadu sesuai Perpres 78 itu melibatkan 4 tokoh dari lembaga adat Melayu. Kita harapkan 4 tokoh dari adat Melayu ini bisa menjembatani komunikasi dengan warga supaya bisa lebih dipahami tujuan dari pengembangan ini," pungkasnya.