Jakarta -
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
AHY dan Hadi resmi dilantik oleh Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024). Usai pelantikan, Jokowi menyampaikan tiga pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan AHY dalam waktu delapan bulan menjabat. Pertama, berkaitan dengan pembuatan sertifikat elektronik bagi masyarakat.
"Saya tadi sampaikan tiga hal ke pak Menteri BPN, yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," ungkap Jokowi usai melantik AHY di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tugas yang kedua cukup spesifik, Jokowi meminta AHY mengurus urusan pertanahan soal carbon trading. Menurutnya banyak pihak yang ingin masuk ke sektor tersebut.
"Yang kedua untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk," sebut Jokowi.
Ketiga, Jokowi meminta agar target program sertifikasi PTSL sebanyak 120 sertifikat untuk segera dikebut penyelesaiannya.
"Ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," pungkas Jokowi.
Ditemui terpisah, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga turut menyampaikan PR untuk AHY. PR lainnya atau yang keempat dan menurutnya perlu mendapat perhatian khusus adalah memberantas mafia tanah. Hadi juga mengingatkan AHY agar tak perlu takut dengan mafia tanah.
"Mafia tanah dengan itu saya sampaikan adalah fokus yang utama. Gebuk mafia tanah! Nggak usah takut!," kata Hadi, di Kantor Kementerian ATR/BPN.
"Tapi untuk mereduksi mafia tanah di antaranya adalah program sertifikasi, program pendaftaran tanah. Itu justru salah satu kunci untuk gebuk mafia tanah," sambungnya.
Apa respons AHY? Cek halaman berikutnya.
Simak Video: PR Jokowi-Hadi untuk AHY: Gebuk Mafia Tanah-Sertifikat Elektronik
[Gambas:Video 20detik]
Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah diberi kepercayaan untuk menduduki posisi sebagai Menteri ATR/BPN. Ia juga menjamin akan berupaya maksimal untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam delapan bulan ke depan. Ia berharap, jajaran Kementerian ATR/BPN mau membantunya untuk belajar dan memaksimalkan kinerjanya.
Dari segi pelaksanaan program, AHY juga menjamin akan menerbitkan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga tembus 120 juta bidang tanah. Adapun saat ini realisasinya sudah mencapai sekitar 110 juta bidang tanah.
"Mencapai target 120 juta bidang PTSL ini juga pekerjaan yang luar biasa, mudah-mudahan bisa kita capai sama-sama," kata AHY, dalam pidatonya di acara serah terima jabatan (Sertijab), masih di lokasi yang sama.
Menurutnya, program PTSL menjadi salah satu wujud keadilan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh hak atas tanahnya. Oleh karena itu, program ini menjadi salah satu prioritasnya yang sebelumnya juga telah dititipkan secara langsung oleh Hadi Tjahjanto. AHY juga menjamin akan menindak tegas mafia tanah, dan bukan asal tebas.
"Semalam saya diberikan arahan oleh Pak Hadi ini juga menjadi salah satu solusi yang akan bermanfaat dengan pasti banyak hal, termasuk sengketa tanah tumpang tindih tindih atau praktik-praktik yang melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh para mafia tanah. Jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud and clear. Gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah itu akan kami lakukan loud and clear, termasuk juga redistribusi Tanah," ujarnya.
AHY juga memandang bahwa kepastian di sektor pertanahan sangatlah penting. Ia mengatakan, kepastian hukum mengenai pertanahan juga akan berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Bicara investasi, para investor butuh kepastian hukum, mudah-mudahan di sini memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor agar bisa tumbuh dan membangun ekonomi kita, dan mengentaskan kemiskinan, dengan demikian setelah itu kesejahteraan akan terjadi," katanya.
Di sisi lain, secara umum AHY merasa punya banyak kesamaan dengan Hadi sehingga tipe kepemimpinannya tidaklah jauh berbeda. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan untuk menjalankan program-program kemasyarakatan harus proporsional pada hukum dan aturan yang berlaku. Ia juga akan mengedepankan unsur humanis.
.webp)
