.webp)
Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat meneruskan rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Toll Road/BIUTR). Proyek ini diharapkan mampu mengatasi kemacetan di kawasan perkotaan Bandung.
Rabu kemarin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Barat Bey Triadi Machmudin telah melakukan pertemuan. Proyek BIUTR jadi salah satu agenda yang dibahas.
"Agenda keempat yakni rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Toll Road/BIUTR) untuk mengatasi kemacetan di kawasan metropolitan Bandung. Kementerian PUPR dan Pemprov Jawa Barat sepakat untuk meneruskan rencana pembangunan BIUTR yang diprakarsai pemerintah (solicited) itu," tulis Instgram Kementerian PUPR @kemenpupr, Kamis (29/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki dan Bey juga membahas soal rencana pembangunan ruas Tol Cigatas yang menghubungkan Cileunyi, Kab. Bandung, dengan Kab./Kota Garut dan Kab./Kota Tasikmalaya. Setelah proses adendum selesai, lelang akan diproses pada April 2024 dan penetapan pemenang pada Juni 2024. Setelah itu pelaksanaan konstruksi akan segera dimulai.
Keduanya juga membahas pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Jawa Barat pada tahun 2024 yang meliputi rencana perbaikan jalan provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk pelaksanaan Inpres tersebut, pada tahun ini anggaran sebesar Rp 1,2 triliun telah diusulkan.
Agenda pertemuan itu juga membicarakan penanganan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor. Basuki menyebut pihaknya akan melakukan perbaikan pada jalan provinsi tersebut.
"Pertama, tentang penanganan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor, yang akan kami perbaiki peningkatan jalan provinsinya. Namun kami juga minta ada kepastian untuk pembangunan jalan khusus tambangnya. Saya tunggu skema kerja samanya dari Pak Pj. Gubernur," kata Basuki.
Terakhir adalah soal pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jawa Barat. Saat ini terdapat beberapa kab/kota di Jawa Barat yang belum memasukkan program terkait Inpres tersebut, antara lain Bogor, Bekasi, Bekasi, Cirebon, dan Sukabumi.
Simak juga Video: Pemeliharaan Drainase PT Jasamarga Transjawa Tol
