Jokowi Buka Suara soal Berkantor di IKN, Menteri Basuki Duluan

Jokowi Buka Suara soal Berkantor di IKN, Menteri Basuki Duluan

Ilyas Fadilah - detikFinance
Kamis, 29 Feb 2024 20:12 WIB
Presiden Jokowi menunjukkan peta pembangunan di IKN kepada awak media.
Foto: Presiden Jokowi menunjukkan peta pembangunan di IKN kepada awak media. (Niken Dwi Sitoningrum/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurut Jokowi dia akan berkantor di IKN setelah pembangunan tol dan bandara di sana selesai.

Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kemungkinan pindah ke IKN di Juli. Data terakhir Kementerian PUPR menunjukkan progres pembangunan Istana Negara IKN sudah menyentuh 56,371%.

"Pak Basuki Juli. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi," katanya disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/2/2024).

Jokowi yakin hanya butuh waktu 10 tahun untuk membuat IKN jadi kota yang hidup. Pada kurun waktu tersebut, kata dia, IKN akan dihuni oleh banyak masyarakat.

"Tapi sesuai yang tadi saya sampaikan kita perkirakan dalam 10 tahun kota ini sudah menjadi kota yang hidup yang dihuni oleh banyak masyarakat kita," kata Jokowi, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/2/2024).

Menurutnya pemerintah terus membangun proyek demi menunjang kehidupan masyarakat di IKN. Misalnya pembangunan perumahan, sekolah, hingga rumah sakit.

Fasilitas tersebut dibutuhkan oleh penghuni IKN, salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Kelompok ASN merupakan salah satu penghuni awal IKN.

Sementara itu, Dana APBN yang sudah digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp 68,6 triliun. Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara Danis H. Sumadilaga mengatakan, dana tersebut digunakan untuk 89 paket pekerjaan konstruksi.

"Pembangunan sarana dan prasarana dasar guna menunjang pembangunan IKN dengan total dana sampai saat ini kurang lebih Rp 68,6 triliun, yang didistribusikan ke dalam 89 paket pekerjaan dengan progres batch satu 74,29%, minggu ini sudah 76%," katanya dalam acara Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2024 di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (26/2/2024).

Rinciannya adalah sebesar Rp 24,84 triliun untuk 40 paket di batch 1, dan Rp 43,73 triliun untuk batch 2. Batch 1 adalah paket terkontrak dari tahun 2020 sampai Maret 2023, sedangkan batch 2 adalah paket terkontrak dan sedang persiapan/proses lelang sesudah Maret 2023. (ily/hns)


Hide Ads