Ridwan Kamil soal Lahan IKN: Segede Kota Bandung-buat 2 sampai 3 Juta Penduduk

Ridwan Kamil soal Lahan IKN: Segede Kota Bandung-buat 2 sampai 3 Juta Penduduk

Ilyas Fadilah - detikFinance
Sabtu, 02 Mar 2024 15:58 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek progres pembangunan Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (24/1/2024).
Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil.Foto: Herdi Alif Al Hikam/detikcom
Jakarta -

Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil mengatakan lahan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur ini tidak didesain terlalu luas. Menurutnya luas lahan IKN setara dengan Kota Bandung.

"Berikutnya IKN harus ada batas yang memadai. Saya bilang jangan kegedean, makanya IKN itu segede kota Bandung lahannya. Sebelumnya ngapain gede-gede, cukup ya," katanya di Instagramnya @ridwankamil, Sabtu (2/3/204).

Dalam catatan detikcom, total luas IKN adalah sekitar 322.429 hektare. Dari jumlah tersebut 252.660 hektare di antaranya adalah daratan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, berdasarkan situs Pemerintah Kota Bandung, Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 hektare. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987.

Sementara itu secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah Cekungan Bandung, yang mempunyai dimensi luas 233.000 hektare. Cekungan ini terletak di lima daerah administrasi Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

ADVERTISEMENT

Ridwan Kamil menambahkan, IKN juga didesain untuk populasi penduduk sekitar 2-3 juta saja. Target ini diperkirakan baru terpenuhi pada tahun 2040.

"Didesain mungkin buat 2-3 juta penduduk saja," imbuhnya.

Pada kesempatan itu RK juga menyebut IKN harus memenuhi fungsinya sebagai sebuah kota. Oleh karena itu fasilitas seperti pendidikan, hiburan, hingga kesehatan akan disediakan di IKN. IKN juga diharapkan tidak hanya diisi oleh mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"IKN ini pusat pemerintahan atau kota? Kalau pusat pemerintahan itu cuman kumpulan kantor-kantor pemerintah. Itu namanya Putra Jaya di Malaysia, gitu. IKN ini harus jadi kota, pusat pemerintahannya ada orang-orang non PNS-nya mendominasi, itu namanya Washington DC," pungkasnya.

(ily/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads