.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengapresiasi capaian kinerja kementeriannya selama 2023. Salah satunya, ATR/BPN berhasil 'menyelamatkan' negara dari kerugian Rp 11 triliun.
Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Pra Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan beberapa waktu lalu. Agenda tersebut sebagai salah satu rangkaian pengkajian awal dan penentuan target operasi kasus sengketa dan konflik pertanahan di tahun 2024.
Selama 2023, dari total target operasi pemberantasan mafia tanah sebanyak 61 target, totalnya ada sebanyak 86 target yang berhasil diproses. Hal ini merupakan hasil sinergi ATR/BPN dan Satgas-Anti Mafia Tanah, bersama dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini capaian yang luar biasa. Kerja keras yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua ini telah berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian sebesar lebih dari Rp 11 triliun," kata AHY, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/3/2024).
AHY menilai, pemberantasan mafia tanah merupakan agenda yang sangat penting karena mafia tanah tak hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat, namun juga merugikan negara. Menurutnya penting membentuk ekosistem ekonomi yang ramah bagi semua pihak, salah satunya bisa diwujudkan dengan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Jangan sampai investor tidak punya keyakinan dalam berinvestasi karena adanya mafia tanah di sana-sini. Semoga Satgas Anti Mafia Tanah ini dapat bergerak cepat dan progresif," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas-Anti Mafia Tanah sekaligus Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Arif Rachman mengatakan, pihaknya menargetkan untuk tahun 2024 ada sebanyak 66 target operasi. Namun, dari data yang ada, para peserta Pra Ops saat ini telah mengantongi sebanyak 99 target operasi.
"Dari 99 target operasi ini akan kita analisis dan evaluasi kiranya berapa yang bisa dijadikan target operasi," kata Arif.
Lebih lanjut ia juga turut mengungkapkan strateginya mencegah dan menyelesaikan masalah tindak pidana pertanahan, yaitu dengan strategi integrasi hexagonal.
"Konsep integrasi hexagonal ini mengedepankan koordinasi, kolaborasi, serta sinergi bersama empat pilar, seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya," terangnya.
Selama lima tahun Satgas-Anti Mafia Tanah berdiri, tercatat operasi yang berhasil diselesaikan sudah melebihi target. Arif mengatakan, dari target 304 kasus, pihaknya telah berhasil menyelesaikan sebanyak 328 target operasi.
(shc/das)
