Kementerian ATR Buka-bukaan soal Pembebasan Lahan IKN yang Butuh Anggaran Besar

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka-bukaan soal pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan anggaran yang besar. Sebab itu, sebanyak 252 ribu hektar yang semula dialokasikan untuk IKN diperkirakan tidak semuanya dapat dibebaskan.

"Dulu kita berasumsi 252 ribu hektar berharap semuanya dibebaskan dan dialokasikan untuk IKN. Karena alokasi anggaran yang cukup besar, kemungkinan tidak semua kita bebaskan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Suyus Windayana dalam acara Rakornas IKN, di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Apabila memang membutuhkan tanah yang sangat diperlukan untuk pembangunan, Suyus mengatakan dapat menggunakan tanah milik masyarakat setempat. Asalkan sesuai dengan rencana detail tata ruang (RDTR) yang telah dirancang dan mendapat izin dari OIKN.

"Kemudian apabila terjadi jual beli tanah di IKN, diprioritaskan untuk OIKN. Kecuali apabila OIKN tidak memerlukan tanah tersebut dapat dilepaskan ke orang lain," jelasnya.

Lebih lanjut, sebanyak delapan pengadaan tanah telah diselesaikan dan berhasil diserahkan kepada Otorita IKN (OIKN). Kedelapan pengadaan tanah itu meliputi, tempat pengolahan sampah terpadu IKN, dermaga logistik, fasilitas Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Sepaku Semoi tahap I, intake Sungai Sepaku tahap I, perubahan intake Sungai Sepaku Tahap II.

Kemudian pengadaan tanah untuk duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek tambahan. Adapun, pihaknya telah berhasil membebaskan lahan sebanyak 34 ribu hektar dari 252 ribu hektar.

"Kita sudah membangun dan membebaskan beberapa tanah di ikn baik pelepasan kawasan hutan baik pengadaan tanah. Dari 252 ribu hektar tanah yg dialokasikan untuk IKN, OIKN (Otoritas IKN) sudah memiliki tanah lebih dari 34 ribu dan sudah mulai dibangun," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rustanto sempat menyebut pemerintah telah menggelontorkan Rp 1,42 triliun untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jumlah itu terdiri untuk akses jalan IKN sebesar Rp 1,01 triliun dan Kawasan Inti IKN Rp 415,88 miliar.

"Total realisasi Rp 1,42 triliun itu merupakan salah satu pendanaan yang memang di tahun 2023, sejak IKN itu dicanangkan ya. Yaitu terdiri dari akses jalan IKN Rp 1,10 triliun, kemudian ada kawasan inti itu Rp 415,882 miliar," katanya dalam acara Taklimat Media di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Dalam data yang dipaparkan, alokasi yang disiapkan pemerintah untuk pendanaan lahan di IKN mencapai Rp 3,416 triliun. Dan per 31 Desember realisasinya menyentuh Rp 1,42 triliun. Artinya saldo yang tersisa masih sekitar Rp 1,99 triliun.