.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan World Bank di Jakarta, Rabu (20/03/2024). Pertemuan itu membahas potensi kerja sama antara kedua pihak, khususnya dalam capaian Reforma Agraria.
AHY mengatakan, program utama dari kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan World Bank ini adalah Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Pada dasarnya, PPRA ini bertujuan meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.
"Kami ingin bagaimana implementasi pertanahan dan tata ruang dapat mendukung adanya pertumbuhan ekonomi. Tentu kita ingin implementasi yang pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim," kata AHY, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Percepatan program tersebut terus diupayakan dengan berbagai cara. Program PPRA ini juga melibatkan masyarakat yang telah diberi pelatihan sebagai pengumpul data pertanahan (Puldatan). Selain itu, pengembangan transformasi digital juga terus dikembangkan.
AHY memaparkan, PPRA sudah berlangsung di 10 provinsi. Kesepuluh provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Sementara itu, World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, Satu Kahkonen mengatakan, kerja sama World Bank dengan Pemerintah RI bisa disebut amat sukses dengan capaian hasil yang signifikan. Selain itu, ia juga mendukung inisiasi Kementerian ATR/BPN yang ingin menerapkan implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan.
"Hal ini bisa dimulai dari bisnis prosesnya. Bisnis proses apa yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan dukungan kepada penanganan perubahan iklim," ujar Satu.
Land Tenure Specialist dari World Bank, Willem Egbert van der Muur, juga mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN dalam PPRA. Menurutnya, World Bank tak hanya terus memperkuat kerja sama untuk capaian program saat ini, namun juga untuk program-program mendatang.
"Seperti halnya jika kita bicara soal Online Single Submission (OSS), sebuah sistem perizinan berusaha, itu berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN," kata Willem.
"RDTR ini erat kaitannya dalam hal investasi. Oleh karena itu, tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, kita dapat menambahkan nilai tambah upaya dalam pertimbangan perubahan iklim," pungkasnya.
(shc/rrd)
