.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 675 miliar untuk menjalankan program-program prioritas pertanahan di tahun 2024 ini.
AHY mengatakan, pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun. Pihaknya juga berkomitmen untuk fokus dan mengoptimalkan penggunaan anggaran demi menjangkau target-target prioritas Kementerian ATR/BPN.
Namun demikian, pihaknya terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Menurutnya, secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Oleh karena itu, ia meminta tambahan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Bocoran 3 Tugas Penting dari Jokowi buat AHY |
"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).
Lebih lanjut AHY pun merincikan alokasi dari dana tambahan tersebut. Pertama, dana sebesar Rp 350 miliar akan dialokasikan untuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Selanjutnya, sebesar Rp 100,4 miliar akan dialokasikan untuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
"Dan Rp 225,46 miliar dialokasikan untuk penyiapan 104 kab/kota lengkap dan transformasi digital," imbuhnya.
Tambahan dana tersebut difokuskan untuk program-program prioritas Kementerian ATR/BPN yang juga merupakan bagian dari tiga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat waktu awal AHY diangkat sebagai menteri.
Beberapa di antaranya ialah transformasi digital dalam bentuk penerapan sertifikat tanah elektronik, revisi PP No. 18 tahun 2021 terkait hak atas tanah dalam mendukung carbon trading, hingga pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui PTSL.
Untuk program PTSL sendiri, AHY melaporkan bahwa per Maret 2024 telah ada sebanyak 111 juta bidang tanah terdaftar atau 88% dari target 126 juta bidang tanah terdaftar. Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72% telah bersertifikat.
"Di tahun 2024 kami menargetkan dapat mendaftarkan 9 juta bidang tanah sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun ini. Insya Allah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100% sesuai target pemerintah," jelasnya.
Di samping itu, menurutnya pendaftaran tanah mendatangkan nilai tambah ekonomi yang cukup besar. Sejak ditetapkannya PTSl pada 2017 s.d 2023, economic value added yang diperoleh mencapai Rp 6.076 triliun.
Sementara itu, ada juga target untuk menjadikan Kabupaten/Kota di Tanah Air menyandang predikat Kabupaten/Kota lengkap. Kabupaten/Kota dinyatakan lengkap jika seluruh bidang tanah terpetakan dan lengkap baik secara spasial maupun yuridis. Adapun saat ini total baru ada 13 Kabupaten/Kota lengkap di Indonesia. Ke depan, akan ada tambahan 104 kabupaten/kota lainnya yang tengah dalam proses pendaftaran.
(shc/rrd)
