.webp)
Sebagai tambahan informasi, 78 pejabat BPN tersandung kasus hukum diungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang. Menurutnya, permasalahan tersebut perlu diselesaikan terlebih dulu sebelum getol memberantas mafia tanah.
"Saudara menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah pak. Catatan saya pak, 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum pak. Saya pelajari pak, ada dalam proses penyelidikan. Ada proses penyelidikan, yang sudah jadi tersangka, ada dalam proses persidangan, ada juga yang sudah diputuskan bersalah," katanya dalam Raker bersama AHY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyangkut kondisi ini, menurutnya, banyak pejabat ATR/BPN daerah yang ketakutan untuk mengeluarkan sertifikat tanah meski sudah melakukan prosedur yang benar. Pasalnya, banyak yang pada akhirnya tetap tersangkut masalah apabila terjadi sengketa.
Di sisi lain, anggaran untuk membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah ini juga terbilang kecil. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari catatan Kementerian ATR/BPN, anggaran hanya cukup untuk membantu menyelesaikan 60 kasus, sementara setiap tahunnya terjadi setidaknya 1.000 kasus sengketa.
"Jadi penegakan hukum ke luar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman yang mulai dari kementerian sampai ke bawah betul-betul kita jamin hak hukumnya. Caranya? Anggarannya pak. Percuma kita bicara kalau anggaran minim sekali. 60 saja yang bisa di cover untuk sengketa ketika BPN digugat," kata Junimart.
Simak juga Video 'AHY soal Tanah untuk 14 PSN Baru: Statusnya Harus Clean & Clear':
(shc/hns)
