.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melangsungkan Rapat Kerja (Raker) perdana dengan Komisi II DPR RI. AHY memaparkan kinerja kementeriannya sepanjang 2023 hingga rencana 2024.
AHY mengatakan, total pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran (TA) 2024 mencapai Rp 7,59 triliun. Rinciannya, pagu anggaran untuk program dukungan manajemen Rp 4,62 triliun, program pengelolaan dana pelayanan pertanahan Rp 2,86 triliun, dan program penyelenggaraan penataan ruang Rp 109 miliar.
Di samping itu, pihaknya juga terkena imbas kebijakan automatic adjustment alias pemblokiran anggaran 5% oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ketentuan ini berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-/1082/MK.02/2023 yang diedarkan pada 29 Desember 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Automatic adjustment Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 404,31 miliar dengan sumber dana rupiah murni," kata AHY dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024) kemarin.
Lebih lanjut AHY mengatakan, pihaknya juga berkomitmen untuk fokus dan mengoptimalkan penggunaan anggaran demi menjangkau target-target prioritas Kementerian ATR/BPN. Adapun beberapa target tersebut meliputi penyelesaian penyediaan tanah 2.086 hektare (ha) di Ibu Kota Nusantara (IKN), penyelesaian kasus Rempang, kasus Hotel Sultan, hingga pemberantasan mafia tanah.
Minta Tambahan Anggaran Rp 675 M
Sejumlah strategi dalam mencapai target penyelesaian masalah di atas antara lain melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun demikian, menurutnya secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu tujuh bulan ke depan.
"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY.
Lebih lanjut, AHY merinci alokasi dana tambahan tersebut. Pertama, dana sebesar Rp 350 miliar akan dialokasikan untuk Program PTSL. Selanjutnya, sebesar Rp 100,4 miliar akan dialokasikan untuk RDTR. Terakhir, Rp 225,46 miliar dialokasikan untuk penyiapan 104 kab/kota lengkap dan transformasi digital.
Strategi ini sejalan dengan tiga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dirinya diangkat sebagai menteri. Beberapa di antaranya transformasi digital dalam bentuk penerapan sertifikat tanah elektronik, revisi PP No. 18 tahun 2021 terkait hak atas tanah dalam mendukung carbon trading, hingga pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui PTSL.
Untuk program PTSL, AHY melaporkan bahwa per Maret 2024 telah ada 111 juta bidang tanah terdaftar atau 88% dari target 126 juta bidang tanah terdaftar. Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72% telah bersertifikat.
"Di tahun 2024 kami menargetkan dapat mendaftarkan 9 juta bidang tanah sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun ini. Insya Allah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100% sesuai target pemerintah," jelasnya.
Ada juga target untuk menjadikan Kabupaten/Kota di Tanah Air menyandang predikat Kabupaten/Kota lengkap. Kabupaten/Kota dinyatakan lengkap jika seluruh bidang tanah terpetakan dan lengkap baik secara spasial maupun yuridis. Adapun saat ini total baru ada 13 Kabupaten/Kota lengkap di Indonesia. Ke depan, ada tambahan 104 kabupaten/kota lainnya yang tengah dalam proses pendaftaran.
Simak juga Video 'Ibas Kawal Raker Perdana AHY Bareng DPR, Ketua Komisi II: Aman Pak Ibas!':
