Pemerintah Siapkan Rp 35,45 T buat Infrastruktur Dasar IKN, Ini Rinciannya

Pemerintah Siapkan Rp 35,45 T buat Infrastruktur Dasar IKN, Ini Rinciannya

Samuel Gading - detikFinance
Senin, 01 Apr 2024 16:04 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (21/2/2024). Adapun kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka audit pembangunan.
Progres Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN/Foto: Dok Kementerian PUPR
Jakarta -

Pemerintah mengalokasikan Rp 35,45 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan rinciannya.

"Pada tahun 2024 ini, dukungan infrastruktur dasar IKN sepertinya halnya di 2023, dialokasikan Rp 35,45 triliun," jelas Basuki di di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Untuk bidang Sumber Daya Air (SDA), Basuki menjelaskan, pemerintah mengalokasikan Rp 2,083 triliun untuk penyempurnaan dan penataan kawasan bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan total anggaran Bina Marga Rp 16,67, Basuki menjelaskan pihaknya bakal melanjutkan pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder distrik di kawasan IKN, jalan tol seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan Seksi 6C-1, serta Pembangunan Bandara VVIP IKN di sisi landasan udara.

Sementara untuk Cipta Karya yang menelan anggaran Rp 11,44 triliun untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku.

ADVERTISEMENT

Kemudian proyek selanjutnya adalah jaringan perpipaan IPAL 1,2,3 KIPP IKN serta jaringan perpipaannya, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 KIPP IKN, penataan sumbu kebangsaan, pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP Tahap 1. Lalu, bangunan gedung pada Kawasan Istana Kepresidenan, kawasan kantor kementerian koordinator serta kementerian lain, dan gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Ditjen Perumahan Rp 5,76 triliun, lanjutan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan rusun ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Hankam (Pertahanan dan Keamanan," pungkas Basuki.

(ara/ara)

Hide Ads