Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersuara terkait kemungkinannya turut lanjut menjadi menteri di pemerintahan yang akan datang, tepatnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Jawaban tersebut disampaikan usai Rapat Kerja (Raker) Kesiapan Mudik Lebaran 2024 bersama Komisi V DPR RI dan sejumlah pihak lainnya. Basuki sendiri enggan berkomentar banyak. Menurutnya, hal tersebut tidak untuk dibahas.
"Jabatan tuh jangan digitu (bahas) apa, nggak ada," kata Basuki, ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Basuki juga menekankan bahwa dirinya belum membuat rencana lebih lanjut terkait dengan peran sertanya pada kabinet berikutnya.
"Belum, belum (memutuskan)," ujarnya.
Meski tak banyak bicara tentang hal ini, Basuki sendiri mendapat dukungan penuh dari para Anggota Komisi V DPR RI untuk kembali menduduki posisi sebagai menteri. Hal ini terlihat dalam momentum Raker bersama Komisi V DPR RI pada Senin kemarin.
Salah satunya seperti Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho, yang memuji kinerja Kementerian PUPR, khususnya dalam lima tahun terakhir. Irwan juga mengapresiasi upaya PUPR untuk terus mengerjakan proyek IKN.
"Saya mengapresiasi luar biasa kementerian PUPR dalam membangun bangsa selama 10 tahun khususnya 5 tahun terakhir. Saya doakan pak Basuki juga bisa terus berkontribusi membangun bangsa ini dan masuk Kabinet Indonesia Maju berikutnya," ucap Irwan di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Setelah Irwan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi yang memuji Basuki. Setelah memuji performa Basuki, Mulyadi berharap agar IKN dibangun dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menilai bahwa Basuki adalah Menteri PUPR yang berkualitas. Oleh sebab itu, Mulyadi mengusulkan ada satu kampus di IKN yang mengabadikan namanya.
"Kita berharap di IKN harusnya ada Basuki University, infrastruktur university itu cocok pak untuk menciptakan tenaga bidang konstruksi di sana pak, saya kira itu usulan di IKN," pungkas Mulyadi.
(shc/kil)