Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa kabar terbaru terkait 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). AHY menyebut lahan tersebut masih ditempati masyarakat.
Dia bilang, pembebasan lahan tersebut masih dalam proses ganti rugi. Hal tersebut bukan lagi menjadi ranah kementerian yang dinaunginya.
"Masih bermasalah memang. Sebetulnya, kita tinggal menunggu proses penyelesaian, ada sejumlah masyarakat yang masih menduduki. Ini ada proses penggantian rugi dan ini bukan lagi menjadi domain dari Kementerian ATR," kata AHY saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN Cikeas, Bogor, Senin (22/4/2024).
Terkait hal ini, AHY sudah menyampaikan kepada kementerian dan lembaga (K/L) terkait seperti pemerintah daerah dan Otorita IKN, termasuk kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. AHY mengatakan, Luhut meminta permasalahan tersebut segera diselesaikan.
Sebagai tambahan informasi, hal ini mulai banyak dibahas usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan sejumlah investor menyangkut percepatan investasi di IKN. Dari 36.000 ha yang sudah disiapkan untuk IKN, 2.086 ha di antaranya masih bermasalah. AHY menekankan, pihaknya siap menerbitkan sertifikat jika segala persoalan lahan tersebut sudah selesai.
"Ketika kita melakukan rapat terkait dengan ini termasuk Bapak Menko Marves (Luhut) Pandjaitan juga menyampaikan bahwa ini harus ada upaya untuk bisa segera diselesaikan. Nah, yang jelas sekali lagi kalau bagi Kementerian ATR/BPN, kami siap untuk menuntaskan permasalahan ini jika sudah memang clean and clear kami akan segera terbitkan sertifikat," imbuhnya.
(ara/ara)