.webp)
Basuki Tjahaja Purnama menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, mendampingi Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur. Cerita ini disampaikannya melalui unggahan dari channel YouTube pribadinya Panggil Saya BTP.
Dalam kesempatan itu, ia bercerita Jokowi pernah memintanya menemui Wakil Presiden Budiono guna membahas rencana pembangunan MRT Jakarta. Saat itu Basuki hadir mewakili Jokowi, termasuk soal pengambilan keputusan.
"Waktu kita membangun MRT, saya masih ingat Pak Wapres, Pak Budiono waktu itu ya. Saya mewakili waktu itu sebagai Wagub (Jakarta) ditanya dalam rapat memutuskan investasi untuk MRT. Karena Pemda Jakarta disuruh nanggung (sebagian biaya) gitu ya," kata pria yang beken dikenal dengan Ahok itu, dikutip dari channel YouTube pribadinya Panggil Saya BTP, Sabtu (11/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya masih ingat pertanyaan Pak Budiono, saudara Wagub punya wewenang atau tidak datang ke sini rapat untuk memutuskan. Saya bilang saya berwenang, Pak Gubernur (Jokowi) telah memberikan kepada saya wewenang untuk memutuskan apapun dalam rapat ini," papar Ahok lagi.
Ahok mengatakan dalam pertemuan itu dirinya juga sempat ditanya Budiono, jika pembangunan MRT Jakarta diperluas, siapa yang harus menanggung biaya proyek pembangunan itu. Dengan percaya diri ia mengatakan Pemda Jakarta lah yang akan menanggungnya.
Sebab ia percaya proyek MRT ini akan memberikan hasil positif, meski saat itu banyak memprediksi angkutan massal itu tidak akan laku. Namun, pada akhirnya terbukti MRT hingga kini menjadi salah satu pilihan moda transportasi warga Jakarta.
"Lalu ditanya, kalau diperluasin nanti siapa yang mau tanggung? Saya bilang Jakarta saja yang tanggung APBD. Kok bisa? Selama kita dalam penghematan, selama hitungannya tepat. Kita mampu kok," terang Ahok.
Bahkan hingga saat ini proses pembangunan moda transportasi itu terus berlanjut sampai ke utara. Selain itu ada juga rencana untuk membangun ruas timur ke barat yang menurutnya lebih penting dan mendesak.
"Intinya memang harus membangun (moda transportasi) berbasis rel kereta. Nah disitulah saya mendorong ada kompensasi koefisien luas bangunan seperti bangun Semanggi. Jadi siapapun boleh meninggikan gedungnya tapi dia harus mengkontribusi menjadi pembangunan LRT," paparnya.
"Jadi jaringan LRT-MRT itu sebenarnya bisa dibangun dengan memanfaatkan sistem dengan properti. Nah istilahnya TOD (Transit Oriented Development) ya" kata Ahok lagi.
Dengan begitu Pemda Jakarta bisa membangun berbagai macam proyek termasuk transportasi umum berbasis rel maupun proyek strategis lain menggunakan dana dari Swata dibantu APBD dan APBN.
"Biaya dari swasta, dari APBD, dari APBN bisa kita lakukan. Kita mungut pajak, terlalu banyak kok pajak yang kita pungut dari warga Jakarta. Harusnya kita kembalikan untuk warga Jakarta," lanjutnya.
(hns/hns)
