.webp)
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengaku bakal menggelontorkan Rp 16 triliun per tahun Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Apakah anggaran tersebut cukup untuk membangun IKN?
Prabowo awalnya mengungkapkan hal tersebut dalam agenda forum internasional Qatar Economic Forum 2024. Kepada Bloomberg, ia optimis kelanjutan pembangunan IKN dapat diperkuat komitmen investasi swasta.
"Ya, benar, US$ 35 miliar (dana yang dibutuhkan buat membangun IKN), tapi perhitungannya adalah dalam periode 25 sampai 30 tahun proses penyelesaian. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$30 miliar selama 30 tahun itu berarti US$1 miliar (Rp16 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000) per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri," tegasnya, pada Rabu (16/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wacana Prabowo untuk menggelontorkan Rp 16 triliun untuk pembangunan IKN tergolong kecil dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, pada 2023 pemerintah menggelontorkan Rp 27,4 triliun, sementara pada 2024 Rp 72,1 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun buka suara soal kecukupan anggaran Rp 16 triliun per tahun untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, menilai bahwa jika rencana Prabowo memang terealisasi, sejumlah anggaran itu cukup untuk membangun IKN. Sebab, berbagai proyek besar yang bersinggungan dengan kebutuhan infrastruktur dasar sudah dianggarkan dan sedang dikerjakan oleh pemerintah.
"Kan yang utama-utama sudah. Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi, sebagian jalan tol sudah masuk kontrak. Hitungan saya Rp 16 triliun cukup. Karena kita berpikirnya IKN selain APBN, secara teoritis, 80% diharapkan investasi. Yang jelas setiap tahun (kalau Rp 16 triliun) cukup," ucapnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024).
Danis kemudian merinci sejumlah proyek besar yang sudah dianggarkan tersebut. Untuk tol, adalah 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C. Sejumlah tol yang belum adalah Seksi 1 Tol IKN Bandara Sepinggan - Tol Balikpapan Samarinda (Balsam) serta Seksi 4A Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Rencana Outer RR KIPP.
Proyek gedung adalah Istana Presiden, Kantor Presiden, gedung Kementerian Koordinator, gedung Sekretariat Negara, serta Sekretariat Presiden. Proyek gedung yang belum dianggarkan adalah gedung-gedung kementerian lain.
Walhasil, Danis mengatakan bahwa pemerintahan mendatang tinggal menghitung anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dasar yang belum dibangun di IKN. Termasuk anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur dasar.
"Biaya yang diperlukan sisanya adalah (kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar) dan juga pemeliharaan. Baru tahapan yang lain. Mana nih yang harus kita pecah antara yang bersumber dari APBN (dan dari swasta)? Kalau ada angka segitu tinggal melengkapi itu," pungkasnya.
(rrd/rir)
