Sebanyak 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) diketahui masih belum dibebaskan. Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan relokasi untuk warga terdampak.
Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menjelaskan pemerintah kini menghadirkan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus bagi warga yang terdampak pembangunan IKN, mulai dari ganti rugi untuk tanaman sampai relokasi. Khusus untuk relokasi, Danis menjelaskan bahwa PUPR akan membangun sebanyak 91 rumah.
"Waktu itu terakhir, infonya mungkin sekitar 91 (rumah)," jelasnya di Kantor PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
Kendati demikian, Danis menjelaskan bahwa jumlah rumah yang akan dibangun PUPR bisa berubah. Sebab, persoalan tersebut sepenuhnya diurus Otoritas IKN (OIKN) serta Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Di sisi lain, Danis menjelaskan bahwa pihaknya belum menentukan jenis rumah yang akan dibangun.
"Waktu itu mungkin option-nya apakah rusun atau tapak, ditanyakan kepada masyarakat. Tapi kemungkinannya adalah dalam bentuk rusun atau tapak," jelas Danis.
Sementara pada Jumat (7/6), Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa pihaknya sudah menghitung akan ada sebanyak 91 rumah yang akan dibangun bagi warga terdampak. Ia mengaku tidak hapal lokasinya, namun Basuki menjelaskan OIKN sudah memilih tempat rumah relokasi tersebut. Di sisi lain, Basuki juga mengaku pihaknya menghitung jumlah anggaran yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut.
"Sudah dipilih oleh bu Nia (Kurniasih) Otorita, sudah ada lokasinya tadi pak Alimuddin juga laporkan untuk yang pesantren sudah ada dua opsi lokasi mereka sudah melihat ke lapangan," bebernya.
"Lagi didesain kalau landed berapa kalau khusus berapa," pungkasnya.
(fdl/fdl)