.webp)
Pergantian kepemimpinan di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur mendatangkan dampak positif bagi pengadaan lahan di IKN. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam menggenjot jalannya pembangunan mega proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja selaku lembaga penyedia tanah mengatakan masuknya Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menunjang pihaknya dalam birokrasi untuk pemenuhan kebutuhan lahan di IKN.
"Pak Basuki kan salah satu komite di Badan Bank Tanah, tentu sangat menunjang Badan Bank Tanah," kata Parman ditemui di Hotel Pullman Thamrin Jakarta Pusat Rabu (26/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Badan Bank Tanah sendiri punya peran penting dalam membantu penyiapan tanah di kawasan IKN dan sekitarnya. Salah satunya, untuk pengembangan Penajam Eco City di Penajam Paser Utara (PPU) yang merupakan daerah penunjang IKN. Penajam Eco City sendiri dirancang punya luasan 4.162 hektare, di mana 1.000 hektare di antaranya digunakan untuk kawasan komersial, jalan tol, hingga Bandara VVIP.
Parman mengatakan, saat ini pihaknya menguasai sebanyak 18.758 hektare lahan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di antaranya lahan PPU tersebut. Ditargetkan pada tahun 2024 ini jumlah aset lahan Badan Bank Tanah bisa tembus hingga 23.000 hektare.
"Kita target tahun ini ada, kita buat sendiri dengan persetujuan menteri 23.000 ha kita akan dapatkan. Tapi masih kecil kalau untuk 1 negara ya," ujarnya.
Untuk mencapai target 23.000 hektare tersebut, pihaknya telah menandai 31 titik potensial di Indonesia. Beberapa yang termasuk di antaranya ialah tanah di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, Desa Jatirokeh Jawa Tengah, Kendal Jawa Tengah, hingga Kabupaten Bandung Jawa Barat.
"Kita Insyaallah ingin menjadi kaya Indonesia Land Bank Otority tapi seperti di Singapura dan negara lain. Sebetulnya dengan adanya Bank Tanah itu memberikan kemudahan bagi investor dan juga kepastian hukum untuk memperoleh tanah," terang dia.
"Juga untuk pemerintah, mau bikin jalan tol baru trase 1, jalan tol kedua udah mandek karena harganya bahkan ada yang nggak mau. Dengan lahan kita, pemerintah tinggal minta, jadi langsung. Kalau ada apa-apa kita kayak mesin cuci, tanahnya belum clear and clean, kita yang meng-clean and clear. Itu tentunya tidak mudah kita melakukan pengamanan, pemilihan lahan baik aset fisik dan yuridis, baik di dalam dan di luar pengadilan," ujar dia.
Sebagai tambahan informasi, pengadaan lahan IKN menjadi salah satu hal yang tengah digembor-gemborkan pemerintah dalam rangka menunjang penyelesaian proyek tersebut. Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyebut, masih ada 2.086 hektare (ha) lahan di IKN yang bermasalah.
"Saya sendiri sudah terus menyampaikan, karena bagian ATR/BPN sendiri sebenarnya kami sudah siap untuk memberikan sertifikat. Tetapi kita tahu ada (masalah) yang di luar ranah kami," kata AHY ditemui usai acara Halalbihalal di kantornya, Jakarta, Selasa, (16/4/2024).
Ia pun menjelaskan, ganti rugi lahan hingga penanganan dampak sosial berada di luar lingkup kerja ATR/BPN. Setelah permasalahan tersebut rampung, barulah pihaknya bisa menerbitkan sertifikat lahan. Menyangkut hal ini, AHY sendiri telah menjalin koordinasi intensif dengan pihak Otorita IKN hingga pemerintah daerah (pemda) setempat.
Sedikit mundur ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menyoroti permasalahan lahan di IKN. Disebut-sebut, Jokowi menerima keluhan sejumlah investor menyangkut percepatan investasi di IKN. Dari 36.000 hektare yang sudah disiapkan untuk IKN, ada sekitar 2.086 hektare masih ada sedikit bermasalah.
Kementerian ATR/BPN pun berkomitmen menyeleaikan tanggung jawabnya dalam membantu percepatan pembangunan di IKN. AHY sempat menyebut kalau di lahan tersebut masih ada masyarakat tang bermukim. Dengan demikian, statusnya belum clean and clear.
Lihat juga Video: 2.086 Hektar Tanah di IKN Belum Bebas, AHY: Sedang Tuntaskan Ganti Untung
