.webp)
Fakta mengejutkan diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengungkapkan banyak sekali pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mundur dari jadwal.
Curah hujan yang tinggi jadi masalah utamanya, hal itu mengganggu proses pembangunan di ibu kota baru tersebut. Menurutnya, hal ini memang wajar terjadi dalam sebuah pembangunan proyek besar.
Jokowi sendiri mengatakan dirinya masih menargetkan bisa berkantor di IKN bulan ini, meski dia mengaku tak mau buru-buru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).
Dia juga buka-bukaan soal nasib rencananya berkantor di IKN bulan ini. Banyak kekhawatiran rencana itu akan gagal karena hingga tengah bulan Juli ini pun dirinya tak kunjung berkantor di IKN.
Menurutnya, dirinya akan berkantor di IKN ketika semua infrastruktur dasar siap. Dia mengatakan sampai saat ini semuanya hampir siap, misalnya saja rumah tinggal sudah ada, fasilitas air sudah ada, listrik pun sudah ada.
Namun, fasilitas ini butuh disambungkan hal itu lah yang membutuhkan waktu. Hujan yang terus mengguyur disebut Jokowi juga masih menjadi masalah utama percepatannya.
"Ruang tidurnya sudah bisa disiapkan, ya kan, kemudian airnya juga sedang dalam proses disiapkan, listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang mungkin perlu waktu," beber Jokowi.
Buka Suara Soal HGU 190 Tahun
Jokowi juga bicara soal aturan hak pengelolaan tanah yang tercantum dalam aturan baru Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam beleid itu disebutkan, pemerintah akan memberikan maksimal dua siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah bisa mengawal apakah pelaku usaha mau lanjut ke siklus ke-2 atau tidak.
Untuk Hak Guna Usaha (HGU) ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, untuk HGU maksimal bisa sampai 190 tahun.
Aturan ini cukup jadi sorotan, Jokowi pun buka-bukaan soal keuntungan aturan tersebut bagi Indonesia, khususnya dalam rangka membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya aturan ini dibuat agar Otorita IKN bisa menjaring lebih banyak investor ke IKN.
Ya itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang Otorita IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri," beber Jokowi.
Investasi, kata Jokowi, sangat diperlukan untuk membangun Kota Nusantara. Pasalnya, pemerintah cuma bisa membangun infrastruktur dasar dan fasilitas kantor pemerintahan saja.
Sisanya, semua pendukung Nusantara untuk menjadi sebuah kota yang maju akan dibangun pihak swasta. Makanya, investasi ke IKN harus memiliki daya tarik yang besar buat para pemodal.
"Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri," sebut Jokowi.
Selain HGU, dalam Perpres 75 tahun 2024 itu diatur juga lamanya Hak Guna Bangunan (HGB) dan hak pakai. Disebutkan skema yang sama juga ditetapkan, diizinkan dulu satu siklus dan bisa menambahkan satu siklus tambahan.
Hanya saja untuk dua hak tanah tersebut waktu paling lama untuk satu siklus pengelolaannya hanya 80 tahun. Bila bisa sampai dua siklus artinya maksimal bisa mencapai 160 tahun.
(hal/rrd)
