.webp)
Berembus isu pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur di pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kementerian ini rencananya akan menaungi sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, sebuah organisasi merupakan kendaraan untuk mencapai visi misi dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembentukan kementerian dan lembaga (KL) baru merupakan bagian hak dari pemimpin terkait.
"Terkait Menko Infrastruktur saya kira sekali lagi, yang namanya organisasi itu vehicle untuk manajemen. Jadi tergantung pada pimpinan untuk membentuk," kata Basuki, ditemui awak media, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, bukan suatu masalah apabila pemerintahan mendatang memecah sejumlah kementerian ataupun membentuk badan-badan baru. Basuki mengaku belum mengetahui jumlah final dari kementerian tahun mendatang yang disebut-sebut akan 'menggemuk'.
"Kayak mau Kementerian Keuangan akan dipisah, Menteri PU dengan Perumahan, itu hanya organisasi. Saya kira nggak ada masalah," ujar Basuki.
"Maka makin banyak, Pak Menterinya kan juga koordinatornya mesti life span-nya juga harus, yang tadi yang 4 mungkin jadi 6. Karena Kementeriannya dari 34 ke 54, belum final kan? Belum tahu saya. Tapi ini organisasi saya kira masih bisa," sambungnya.
Basuki juga belum bisa memproyeksikan apakah keberadaan Kemenko Infrastruktur ini akan membuat pemerintahan menjadi lebih efektif atau tidak. Menurutnya, hal ini bergantung pada siapa sosok yang akan menduduki posisi tersebut nantinya.
"Saya kira ya tergantung Menko-nya nanti. Sekarang kalau Bapak ibu bandingkan antara Menko Marves, Menko PMK, Menko Perekonomian kan levelnya sama semua," katanya.
Basuki juga enggan menjawab saat ditanya kemungkinannya lanjut menjadi menteri di pemerintahan berikutnya. Menurutnya, pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab.
"Jangan tanya saya, jawabnya susah," kelakar Basuki.
Sebagai tambahan informasi, bursa calon menteri era pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial. Salah satu yang cukup menarik perhatian ialah kehadiran jabatan baru yakni Menko bidang infrastruktur.
Seiring dengan kabar itu, ada wacana pemisahan urusan perumahan dari Kementerian PUPR dengan pembentukan Kementerian Perumahan. Rencana itu juga telah dibenarkan oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.
Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.
Simak Video: Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus
