.webp)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum berhasil diselesaikan. Permasalahan tersebut ialah menyangkut truk over dimension over loading (ODOL) atau truk obesitas.
Basuki mengatakan penanganan ODOL merupakan salah satu programnya yang hingga saat ini belum dapat teratasi optimal. Menurutnya untuk pemerintahan berikutnya, penanganan ODOL perlu dilakukan dengan lebih kuat.
Lebih dari itu, menurutnya keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur bisa menjadi salah satu solusi penyelesaian masalah itu. Adapun Kemenko Infrastruktur sendiri digadang-gadang akan menjadi salah satu kementerian baru di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Strength menurut saya. Harus lebih strength atau kuat. Mungkin dengan Menko Infrastruktur akan bisa, mungkin, itu salah satunya. Karena dia akan mengkoordinasi semua perindustrian, perdagangan, PU, perhubungan, dalam-dalam itu," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).
Basuki menilai, salah satu persoalan utama yang membuat masalah truk obesitas ini sulit untuk ditangani ialah menyangkut kepentingan. Menurutnya, kendaraan-kendaraan dengan beban muatan berlebihan ini mengangkut berbagai kebutuhan.
"Karena kepentingan semua. Kepentingan dari para penyedia jasa dengan cost logistiknya. Kalau diperkecil kan (jumlah muatan), cost logistiknya menurut mereka akan bertambah," ujar Basuki.
"Jadi kalau kami dari segi kualitas jalan, tapi dengan Kementerian Perhubungan kita sudah sepakat (penanganan ODOL) tapi nggak bisa berhasil juga dari kementerian lainnya," sambungnya.
Sementara menyangkut wacana pembentukan Kemenko Infrastruktur sendiri, menurut Basuki, sebuah organisasi merupakan kendaraan untuk mencapai visi misi dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembentukan kementerian dan lembaga (KL) baru merupakan bagian hak dari pemimpin terkait.
Basuki menilai, bukan suatu masalah apabila pemerintahan mendatang memecah sejumlah kementerian ataupun membentuk badan-badan baru. Tapi ia sendiri mengaku belum mengetahui jumlah final dari kementerian tahun mendatang yang disebut-sebut akan 'menggemuk'.
"Kayak mau Kementerian Keuangan akan dipisah, Menteri PU dengan Perumahan, itu hanya organisasi. Saya kira nggak ada masalah," kata Basuki.
"Maka makin banyak, Pak Menterinya kan juga koordinatornya mesti life span-nya juga harus, yang tadi yang 4 mungkin jadi 6. Karena Kementeriannya dari 34 ke 54, belum final kan? Belum tahu saya. Tapi ini organisasi saya kira masih bisa," sambungnya.
Namun demikian, Basuki juga belum bisa memproyeksikan apakah keberadaan Kemenko Infrastruktur ini akan membuat pemerintahan menjadi lebih efektif atau tidak. Menurutnya, hal ini bergantung pada siapa sosok yang akan menduduki posisi tersebut nantinya.
"Saya kira ya tergantung Menkonya nanti. Sekarang kalau Bapak ibu bandingkan antara Mentor Marves, Mentor PMK, Mentor Perekonomian kan levelnya sama semua," katanya.
(shc/kil)
