.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi pagu anggaran Rp 1.315,47 triliun sepanjang 10 tahun pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja. Jumlah tersebut terdiri atas pagu anggaran 2015-2019 mencapai Rp 564,93 triliun, serta pagu anggaran 2020-2024 sebesar Rp 750,54 triliun.
Lebih rinci, pagu senilai Rp 1.315,47 triliun tersebut terdiri dari Rp 408,76 triliun anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Rp 571,38 triliun untuk Ditjen Bina Marga, Rp 223,28 triliun untuk Ditjen Cipta Karya, serta Rp 94,77 triliun untuk Ditjen Perumahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Enedra mengatakan, terjadi peningkatan anggaran dari periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2029, dan periode kedua 2020-2024. Hal ini salah satunya karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kalau Cipta Karya ya dia besar sesudah IKN, kalau sebelumnya segini. Jadi ada tambahan berapa tuh di IKN sendiri tuh tambahannya hampir Rp 30 triliun Cipta Karya itu," kata Endra di Kementerian PUPR, ditulis Sabtu (5/10/2024).
Untuk perbandingannya, anggaran Ditjen Cipta Karya 2015-2019 sebesar Rp 96,35 triliun, di mana pada 2020-2024 anggarannya naik 31,74% menjadi Rp 126,93 triliun. Peningkatan juga terjadi di Ditjen SDA, di mana pada 2015-2019 anggarannya Rp 171,98 triliun dan pada 2020-2024 naik sekitar 37,67% menjadi Rp 236,78 triliun.
Lalu di Ditjen Bina Marga, anggarannya sebesar Rp 246,75 pada periode 2015-2019 dan naik sekitar 31,56% menjadi Rp 324,64 triliun pada periode 2020-2024. Terakhir untuk Ditjen Perumahan, pagu anggaran 2015-2019 mencapai Rp 45,04 triliun dan pada 2020-2024 naik sekitar 10,41% menjadi Rp 49,73 triliun.
"Perumahan itu juga 2015-2019, jadi nambahnya Rp 4 triliun. Ini kan ada IKN di sini," ujar Endra.
Selain IKN, Endra menjelaskan, ada sejumlah proyek prioritas selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Infrastruktur tersebut di antaranya ada bendungan dan jalan bebas hambatan alias jalan tol.
Di kesempatan berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya tidak merasakan adanya kendala pembiayaan selama 10 tahun dipercaya menggerakan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Sebab, infrastruktur sendiri menjadi salah satu fokus pemerintah.
"Pembangunan infrastruktur 10 tahun, saya tidak merasakan adanya kendala pembiayaan. Karena prioritas Pak Presiden Jokowi-Pak Ma'ruf Amin, bahkan Pak Jokowi-Jusuf Kalla itu prioritasnya ada di infrastruktur," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR.
Daftar infrastruktur di halaman berikutnya.
