.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pembangunan 2.300 km jalan tol baru untuk dibangun pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, di antara ruas-ruas tol itu salah satu yang menjadi prioritas ialah penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Secara keseluruhan, proyek JTTS yang digarap PT Hutama Karya (Persero) punya panjang sekitar 2.845 km. Dari jumlah tersebut, yang telah masuk tahap penyelesaian hingga beroperasi hingga saat ini ialah sekitar 1.235 km. Dengan demikian, masih ada sekitar 1.600 km jalan lagi yang belum rampung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari situ saja masih ada 1.600-an km lagi. Nah sisanya ada di IKN, sisanya ada di Jawa, terutama yang menghubungkan misalkan dari Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilapap (Getaci)," kata Endra, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
Adapun Tol Getaci sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Secara keseluruhan, panjang tol ini mencapai 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini telah beberapa kali mengalami gagal lelang sehingga rencananya baru akan dilelang kembali di era Prabowo.
Selain itu, lanjut Endra, juga diusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu berikutnya pembangunan jalan tol dari Yogyakarta-Bawean.
"Kemudian yang di utaranya melengkapi dari Demak kemudian ke Pati, ke Gresik, nah nyambung di sana. Jadi tapi yang porsi paling besar di Trans Sumatera itu hampir 1.700 km," ujarnya.
Di samping itu, Endra juga memastikan kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang merupakan sisa ruas untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Saat ini pembangunan baru sampai Besuki sehingga masih ada sekitar 170 km lagi yang perlu dituntaskan.
Namun demikian, Endra belum dapat memastikan mana proyek yang akan masuk ke dalam prioritas. Hal ini mengingat pemerintahan baru belum membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan untuk kelanjutannya.
"Sudah masuk ke dalam pipeline semua. Ya artinya itu program yang sekarang kan mau ditetapkan nanti jadi RPJm kan. Kan belom RPJM-nya, tapi itu dari PU sendiri sudah menyiapkan itu sebagai kelanjutan program pembangunan jalan tol," kata dia.
Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR telah membuat masterplan alias rencana induk pembangunan jalan tol baru untuk periode pemerintahan berikutnya. Panjang jalan tersebut mencapai 2.300 km dalam lima tahun mendatang. Jumlah itu mendekati total panjang 2.700 km jalan tol yang dibangun dalam 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Sekarang belum ada di list (daftar jalan tol) PSN yang 2.300 belum. Itu betul-betul proyek tol baru," kata Endra, ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).
(shc/kil)
