.webp)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik lahan mati dan lahan pelepasan kawasan hutan untuk ketahanan pangan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.
Suyus mengatakan Kementerian Kehutanan saat ini tengah mendorong sejumlah lahan untuk dikeluarkan dari status kawasan hutan. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan lahan pelepasan kawasan hutan itu agar digunakan untuk mendorong ketahanan pangan.
"Ada beberapa kasus sekarang yang terkait dengan kawasan hutan yang itu mudah-mudahan bisa selesai. Jadi, bagaimana nanti saya justru berharap diusulkan perkembangan pelepasan-pelepasan dari kawasan hutan, banyak sekali nanti pelepasan kawasan. Mungkin ke depan kaitannya dengan pelepasan-pelepasan aset terutama untuk ketahanan pangan," kata Suyus dalam acara Forum Diskusi di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun mendorong agar Badan Bank Tanah untuk segera berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar lahan tersebut dapat digunakan untuk pemerintah. Nantinya, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak ketiga.
"Saya pikir seharusnya nanti Pak Parman (Kepala Badan Bank Tanah) lebih diskusi dengan Pak Raja (Menteri Kehutanan) supaya pelepasan itu masuk ke negara dulu. Jadi, tidak langsung diberikan juga ke badan hukum. Jadi, tetap menjadi negara, nanti negara akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi, banyak sekali yang harus kita diskusikan," jelasnya.
Terkait wilayahnya, dia menyebut pihaknya sedang mendata lahan-lahan mana saja yang berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, pihaknya memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar. Hal ini sejalan dengan program reforma agraria yang didorong ATR/BPN.
"Sedang kita list semua ya. Nanti Pak Menteri akan laporkan ke Pak Presiden. Potensinya kita akan sudah dilihat tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia ada. Kemudian lain-lain yang nanti dilepaskan dari kawasan hutan juga ada," imbuhnya.
(rrd/rrd)
