.webp)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Dari hasil rapat kerja yang dilaksanakan di gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (11/11/2024), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan ada tiga poin kerjasama yang akan dilakukan.
Nusron membeberkan, poin pertama yakni perihal pengamanan aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Hal ini dilakukan karena banyak aset TNI yang 'diserobot' oleh pihak tertentu. Ada yang berubah menjadi real estate, berubah menjadi mal, berubah menjadi hotel. Padahal dulunya punya Pangdam dan sebagainya. Kita kerjasama penataan ulang, sertifikasinya bagus, dan diamankan supaya aset-aset negara tidak hilang," terang Nusron setelah melakukan rapat kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poin kerjasama kedua, karena tugas dari Kementerian Pertahanan yakni juga ketahanan pangan dan energi, Nusron bilang Kementerian Pertahanan akan konsentrasi dalam mengecek proses pelepasan lahan dan sertifikasi untuk mencetak sawah di Papua dan daerah lainnya.
"Sebanyak satu juta hektar untuk di Papua. Total nanti tiga juta," tambah Nusron saat ditanya perihal luasan lahan yang akan dicetak menjadi sawah di Papua. Selain itu, Nusron meminta kerjasama dalam bentuk penanganan konflik pertanahan yang dapat mengakibatkan terganggunya sistem pertahanan nasional.
"Terutama konflik yang menyangkut antar individu dengan negara, dan korporasi dengan negara. Ini kadang-kadang sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik," terang Nusron.
Sementara itu, Nusron membeberkan bentuk kerjasama ketiga yaitu dalam hal pengadaan lahan untuk kebutuhan TNI di masa mendatang.
"Seperti kebutuhan perumahan prajurit, manakala TNI butuh tempat latihan, manakala TNI butuh pangkalan. Kita diminta untuk menyisir lahan yang perlu disiapkan dengan baik," tandas Nusron.
Lihat juga Video: Menteri ATR/BPN-Kapolri Sepakat Zero Toleransi untuk Mafia Tanah
