Berantas Kejahatan Pertanahan, AHY: Kita Tidak Tebang Pilih!

Berantas Kejahatan Pertanahan, AHY: Kita Tidak Tebang Pilih!

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Jumat, 15 Nov 2024 15:00 WIB
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Rumondang Naibaho/detikcom)
Foto: Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Rumondang Naibaho/detikcom)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia. Ia juga memastikan tidak akan tebang pilih dalam proses penyelesaiannya.

AHY mengatakan, Satgas Anti-Mafia Tanah punya peran besar dalam penyelesaian masalah pertanahan di Indonesia. Satgas ini telah mulai beroperasi ke berbagai daerah dalam rangka mengungkap kejahatan pertanahan.

"Kasusnya ada yang serupa, ada yang berbeda, tapi yang jelas semangat kita sama, kita tidak pick and choose. Kita tidak tebang pilih! tindak tegas siapa pun yang terlibat!," tegas AHY, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY mengatakan, spektrum kejahatan pertanahan sangatlah kompleks, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Selain itu, ada juga yang kelasnya amatir dan juga ada yang kelasnya internasional, serta terorganisir dengan baik.

"Ada yang sudah well organized dan ini yang tentunya jauh lebih rumit, melibatkan banyak pihak dan tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak internal, baik di tubuh birokrasi Kementerian ATR/BPN maupun di lembaga atau kementerian lain yang harus kita bersihkan juga," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Melihat persoalan pertanahan yang kompleks, AHY menilai, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar kementerian/lembaga. Kerja sama diperlukan dengan harapan kasus pertanahan di Indonesia, termasuk mafia tanah, bisa diberantas.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, pihaknya berharap akan ada langkah konkret yang lebih terukur dalam mengatasi masalah pertanahan di Indonesia. Ia mengakui, untuk melahirkan aksi yang konstruktif, Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri.

"Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan," kata Nusron.

Saksikan juga video: Menteri AHY Pastikan Kawal Proyek Tol Mengwi-Gilimanuk yang Mangkrak

[Gambas:Video 20detik]



(shc/rrd)

Hide Ads