.webp)
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar program-program garapan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk 2025 dievaluasi terlebih dulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian, program baru bisa berjalan usai evaluasi selesai.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, proses reviu atau pengkajian telah dilakukan kurang lebih dalam dua minggu ke belakang. Beberapa contoh program yang dalam proses reviu antara lain terkait pembangunan irigasi hingga padat karya.
"Ada beberapa kondisi per detik ini adalah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu, semua program kami sedang dievaluasi oleh BPKP. Kami berharap sih dalam minggu ini sudah selesai semua reviu-nya," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Review BPKP ini sebenarnya atas arahan Pak Presiden. Jadi atas arahan beliau semua program-program kami yang sudah kami programkan di 2024 untuk kami kerjakan di 2025 dimintakan review ke BPKP terlebih dahulu," sambungnya.
Salah satu program yang telah diizinkan untuk eksekusi ialah proyek irigasi dengan anggaran sebesar Rp 12 triliun. Dody menjelaskan, sebelumnya anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran terkena blokir atau automatic adjustment.
Kementerian PU pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Bappenas, Badan Pangan, hingga Kementerian Keuangan menyangkut kebutuhan untuk proyek swasembada pangan di 2025. Dari sana, didapatkan hasil bahwa ada sejumlah anggaran dukungan swasembada di Kementerian PU.
"Nah itu kemudian yang dimintakan dalam kesempatan itu untuk bintangnya (anggaran terblokir) dibuka. Dan pada saat itu bintang yang Rp 12 triliun sekian itu diperkenankan untuk dibuka khusus untuk men-support irigasi," ujarnya.
Sedangkan terkait beberapa program padat kaya, hingga saat ini masih harus menunggu hasil review BPKP. Dody berharap, minggu ini pengkajian tersebut bisa rampung sehingga eksekusi bisa segera dilakukan.
"Harapan kami sih dalam minggu ini review tersebut selesai. Kemudian kami bisa mintakan ke Pak Presiden untuk bintang-bintang (anggaran yang terkena blokir) ini dibuka, khususnya untuk program-program yang padat karya," kata dia.
Di sisi lain, Dody juga sempat menyinggung tentang pembangunan/revitalisasi sekolah dan madrasah senilai Rp 19,5 triliun. Katanya, ada arahan dari Prabowo agar program tersebut diswakelolakan. Namun ia belum dapat menjelaskan detail lanjutannya karena masih harus berdiskusi dengan Bappenas dan BPKP.
"Kemarin kan Pak Presiden memberikan arahan kepada semua guru di Hari Guru bahwa itu akan diswakelolakan kepada sekolah yang bersangkutan. Cuma bentuk utuhnya kami sedang mengatur waktu dengan Kementerian Pendidikan, Bappenas dan juga BPKP," ujar Dody.
(shc/rir)
