Nasib Pembangunan IKN hingga Pemindahan ASN di Era Prabowo

Pemindahan ASN ke IKN yang Ikut Molor

Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN sempat diundur beberapa kali. Mulanya, pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya pada 2025.

Padahal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada masa pemerintahan Jokowi telah menyiapkan berbagai skema pemindahan ASN. Proses pemindahan pun telah siap dilakukan, tinggal menunggu arahan Jokowi saat itu. Namun demikian, Jokowi meminta adanya penyempurnaan di sisi infrastruktur sehingga pemindahan belum dapat dilakukan hingga Jokowi lengser dari jabatannya. Alhasil, pemindahan ke IKN diundur kembali pada Januari 2025.

Namun, pemindahan ASN ke IKN di era Prabowo menemui tantangan hingga akhirnya diundur kembali menjadi April 2025. Hal ini mengingat jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Prabowo bertambah hingga 48 kementerian dari sebelumnya 34 kementerian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya tengah dalam tahap penataan pegawai dan struktur kementerian dan lembaga (K/L). Pemindahan akan menunggu instansi pemerintah siap.

Oleh karena itu, menurutnya proses mengurus pemindahan ASN baru akan bisa dilakukan setelah penataan ASN dan tata kelola K/L rampung. Barulah setelah urusan kepegawaian dan internal rampung, persiapan untuk penyusunan skema pindah ke IKN bisa dilakukan.

"Dulu ada 34 Kementerian, sekarang ada 48 Kementerian.Tentunya sekarang 48 Kementerian sedang konsolidasi. Mereka kan para pegawainya itu juga banyak yang berubah, ada yang jadi 2 Kementerian, ada yang jadi 3 Kementerian," kata Rini, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Penambahan jumlah kementerian ini tentunya membuat OIKN juga harus membangun rumah dinas tambahan di IKN. Saat ini, rumah tapak menteri yang siap baru sejumlah 36 unit, sesuai jumlah kementerian era Jokowi. Jumlah kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun di IKN pun baru empat. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki enam Kemenko.

"Kalau Merah Putih jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin. Oh iya (tambah pembangunan lagi)," kata Basuki kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).