.webp)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto agar ada penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Salah satu pos belanja operasional yang masuk rencana tersebut, yakni pembangunan infrastruktur.
Dody mengaku belum mengetahui berapa besaran anggaran yang dipangkas di kementerian yang dinaunginya. Saat ini, Kementerian PU sedang menunggu detail anggarannya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Belum tahu. Ya kan nunggu dari Bu Menteri Keuangan detailnya apa? Jangan-jangan cuman setriliun lagi," kata Dody saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dody menjelaskan apabila sudah mendapatkan 'surat cinta' dari Sri Mulyani, akan disampaikan ke publik. "Nanti kalau sudah pasti, ada surat cinta dari Bu Menteri Keuangan, baru kita pers conference gitu loh," terang Dody.
Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025 lalu, Prabowo Subianto menargetkan agar ada penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Efisiensi itu terdiri atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
Penghematan ini dikecualikan untuk belanja gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos). Dalam instruksinya, Prabowo mengatakan identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Lihat juga Video: Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T
