Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menurut AHY, Prabowo secara sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan ibu kota baru itu selama empat tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.
"Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau (Prabowo) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp 48,8 triliun 2025 hingga 2029," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memaparkan pembangunan IKN era Prabowo ini akan berfokus pada kawasan Legislatif seperti kompleks DPR dan kantor lembaga Yudikatif. Sedangkan untuk pembangunan kawasan eksekutif seperti Istana Garuda dipastikan sudah rampung.
"Ini tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan yudikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan," ucapnya.
"Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas Legislatif dan juga Yudikatif," sambung AHY.
Meski begitu AHY tidak memungkiri adanya penyesuaian pembangunan kawasan inti pemerintahan, khususnya pada fasilitas kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN nanti. Namun hal ini sudah dibahas lebih jauh dengan tim teknis yang sudah disiapkan pemerintah.
"Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan," terang AHY.
"Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu. Tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun," pungkasnya.
Simak Video: Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T