.webp)
Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga dalam APBN 2025. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Salah satunya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang dipangkas Rp 81 triliun dari pagu anggaran 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun.
"Kalau surat terakhir yang diterima dari Bu Menteri Keuangan, itu kan sebelum ratas kita terakhir itu dengan pPak Presiden memang dari beliau diminta efisiensi Rp 81 triliun," kata Menteri PU Dody Hanggodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berkenan dengan pemangkasan itu, Dody mengatakan pihaknya akan mengkaji ulang kebutuhan anggaran sejumlah proyek pembangunan yang bisa diajukan ulang ke Prabowo. Seperti contoh anggaran proyek pembangunan IKN yang sebelumnya sempat dipangkas, namun tidak jadi.
"Tapi kan secara bertahap kita akan review, mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita akan ajukan ulang. Seperti halnya di IKN kan, mana-mana yang harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang," ucapnya.
Dalam hal ini Dody mengatakan pihaknya akan memprioritaskan pengajuan kembali anggaran pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan program prioritas seperti irigasi dan jalan untuk mendukung target swasembada pangan. Dengan begitu pemangkasan ini tidak akan mempengaruhi program-program prioritas pemerintah saat ini.
"Jadi yang pertama sekarang kan yang paling penting adalah bagaimana PU bisa mendukung swasembada pangan, itu yang utama dulu. Irigasi, jalan daerah, itu kan satu paket tuh, ada irigasi, ada jalan daerahnya, satu paket itu nanti kita akan ajukan dulu," terang Dody.
"Jadi secara bertahap, InsyaAllah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025," pungkasnya.
(hns/hns)
