DPR Semringah Prabowo Bagi-bagi Proyek Infrastrukur ke Swasta

Outlook Ekonomi DPR

DPR Semringah Prabowo Bagi-bagi Proyek Infrastrukur ke Swasta

Retno Ayuningrum - detikFinance
Rabu, 05 Feb 2025 19:30 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal
Foto: Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal (Isal/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XI periode 2024-2029 Mohamad Hekal berharap beban pemerintah dapat beralih seiring dengan keterlibatan swasta di proyek infrastruktur. Hal ini disampaikan Hekal saat bicara pemangkasan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi yang terbesar.

Pagu anggaran Kementerian PU 2025 ditetapkan senilai Rp 110,95 triliun, tapi terkena efisiensi Rp 81 triliun. Hekal menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto ingin melibatkan dan meningkatkan peran swasta di semua level. Menurut Hekal, ini menjadi kesempatan swasta di sektor infrastruktur.

"Kayak PU itu pemotongannya sangat besar. Saya kemarin berbicara pemimpin komisi jelas arahnya dari Pak Prabowo adalah melibatkan dan meningkatkan peran swasta di semua tingkatan. Jadi swasta ini yang selama ini mengeluh bahwa selalu di-hold oleh BUMN, ini waktunya," kata Hekal dalam Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hekal menjelaskan pemerintah tidak bisa sendiri dalam menyejahterahkan masyarakat dan masih membutuhkan swasta. Dengan semakin terbukanya peran swasta terlibat, Hekal berharap dapat mengurangi beban pemerintah selama ini.


"Karena yang ngasih makan ke Indonesia ngga bisa hanya pemerintah, tapi pengusaha-pengusaha saat ini kasih makan kepada rakya kita. Jadi, kita berharap justru banyak beban pemerintah kemudian bisa beralih ke sektor usaha yang sehat baik dari besar dari yang kecil," imbuh Hekal.

ADVERTISEMENT

Pada kesempatan yang sama, Hekal menerangkan alasan pemerintah tak kunjung menyampaikan dana pemangkasan ini diperuntukkan ke pos mana saja. Menurut Hekal, pemangkasan anggaran di setiap kementerian/lembaga masih harus disetujui oleh DPR.

"Kenapa juga belum diumumin mau ditaruh ke mana aja? Karena untuk yang Rp 300 triliun pun masih membutuhkan persetujuan DPR nanti, masing-masing Kementerian di mitranya masing-masing. Jadi, bukannya kita nggak siap. Memang duit ini mau dialokasikan ke mana, tapi sebelumnya memutuskan,kita kan mau mendalami juga," terang Hekal.

(acd/acd)

Hide Ads