.webp)
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2025 terkena pemangkasan sebesar Rp 81,38 triliun, dari pagu awal sebesar Rp 110,95 triliun. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, saat ini sisa anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 sebesar Rp 29,57 triliun, dari yang semula Rp 110,95 triliun. Artinya, lebih dari 80% anggaran terkena dampak dari efisiensi tersebut.
"Pagu alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 di awal Rp 110,95 triliun, diwajibkan untuk dilakukan efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun. Menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas kondisi ini, Dody berencana untuk meminta tambahan anggaran demi agar proyek-proyek pembangunan prioritas yang telah direncanakan sebelumnya tidak terganggu. Ia tak merincikan berapa besaran tambahan anggaran yang akan dimintanya, namun kalau bisa jumlahnya besar.
"Ya (minta tambahan), kalau bisa, Rp 1.000 triliun kenapa nggak?," kelakar dia, ditemui usai rapat.
Dody juga akan mengusulkan agar anggaran-anggaran Kementerian PU yang sebelumnya terkena blokir untuk bisa segera dibuka. Adapun salah satu dampak dari pemblokiran ini ialah alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga jalan akses.
Di sisi lain, Dody tidak merasa tertekan ataupun gusar usai anggarannya dipangkas 80%. Sejauh ini, menurutnya, belum ada kendala berarti bagi Kementerian PU dalam menjalankan tugasnya.
"Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," kata dia.
Dody menekankan, dirinya akan berupaya memaksimalkan sumber daya yang telah dipunyai. Barulah apabila usaha yang dimaksimalkannya itu belum dapat mencapai tuntutan dan target dari pemerintah, maka barulah permintaan tambahan anggaran menjadi pilihan.
"Saya orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan, kalau sudah maksimal, kemudian tuntutan lebih besar, tinggal bilang, Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan yang bapak, kasih saya tambahan dong, gitu aja. Tapi saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu," ujar Dody.
Lihat juga Video: Menteri PU Cek Kesiapan Ruas Tol Solo-Jogja untuk Mudik Nataru
