.webp)
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti buka suara soal anggaran Kementerian PU khusus untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir. Totalnya mencapai sekitar Rp 14 triliun.
Diana menjelaskan anggaran tersebut untuk pelunasan maupun pembayaran down payment (DP) atau uang muka proyek-proyek Multi Years Contract (MYC) maupun Single Year Contract (SYC).
"Memang keseluruhan dana pembangunan infrastruktur kita kan terblokir, sehingga kita belum bisa melakukan pembayaran. Tapi logikanya yang terblokir itu kan di tahun 2025 ini," kata Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kemarin di tahun 2024 mungkin ada untuk yang uang muka sudah dibayar, pembayaran yang progresnya sampai sekian. Itu berarti kan pelaksanaannya dia tetap bisa berjalan yang diharapkan nanti dalam MYC itu ada prosentase yang akan dibayarkan setelah progres di tahun 2024 kemarin," sambungnya.
Diana mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahap menghimpun data kebutuhan untuk kontrak pembangunan tersebut. Diperkirakan totalnya mencapai Rp 14 triliun.
"Dari ABCP (ditjen-ditjen Kementerian PU) itu mungkin masih ada Rp 14 triliunan. Rp 14 triliunan hitungan-hitungan yang sedang kita kumpulkan semuanya. Saya kemarin memang merapatkan ini kira-kira langkah-langkahnya seperti apa untuk ke depannya," terang Diana.
Diana menjelaskan pemblokiran merupakan kebijakan pemerintah yang juga dialami seluruh kementerian di awal tahun. Mekanismenya pembukaan blokir, Kementerian PU harus melapor ke DPR untuk disetujui pagunya. Kemudian ditinjau kembali sebelum akhirnya blokir atau bintang bisa dibuka oleh Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, hampir semua alokasi anggaran di Kementerian PU terkena pemblokiran, kecuali untuk gaji hingga operasional. Dengan demikian, proyek-proyek SYC sulit untuk dibuat kontrak baru di 2025. Berbeda dengan proyek MYC yang sudah dibayarkan uang mukanua di tahun sebelumnya.
"Untuk SYC ya belum bisa. Karena SYC itu kan harus terkontrak dulu di tahun ini. Kalau sudah terkontrak baru nanti kita bisa jalan. Tapi kalau belum terkontrak, kenapa belum bisa terkontrak? Karena banyak masih terblokir," terangnya.
Diana menambahkan Kementerian PU memiliki sisa pagu anggaran untuk 2025 hanya sebesar Rp 29,57 triliun. Pagu awal PU sendiri sebesar Rp 110,95 triliun, lalu kemudian terkena efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun.
"Uangnya bukan ada di PU ya, ada di Kementerian Keuangan, ada di negara. Tapi kan kita PU hanya diberikan Rp 29 triliun. Berarti kan kita harus mengatur, kita harus meng-exercise kira-kira mana yang bisa kita gunakan. Karena prioritasnya Presiden kan bukan pembangunan infrastruktur. Kita harus dorong itu, kita harus dukung itu," ujar Diana.
Simak Video: Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Dipangkas Rp 81,38 T Sisa Cuma Rp 29,57 T
(shc/hns)
