.webp)
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno menyatakan pihaknya tetap berkomitmen mempromosikan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke para investor. Hal ini dilakukan di tengah kabar dana pembangunan IKN diblokir pemerintah.
"Kalau kami kan kerja sama dengan Otorita (IKN) di sana, bahwa kami tetap commit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang di IKN tersebut. Jadi kami laksanakan, kami koordinasi dengan otorita IKN," ujarnya di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Ia menyebut pihaknya tetap membidik investor di sektor perhotelan hingga pendidikan untuk menanamkan modalnya di IKN. Menurutnya Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sudah bertemu dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk membahas soal investasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Investor Singapura disebut bakal masuk ke mega proyek di Kalimantan Timur itu. Meskipun Riyatno belum mau membuka detail investor yang dimaksud.
"Sebagaimana telah dilakukan di sana, tentu baik di sektor yang sudah ada kan mengenai perhotelan, pendidikan, kami bapak Menteri (Rosan) telah berkoordinasi, telah bertemu juga dengan Pak Basuki. Dan Pak Menteri juga sudah mencarikan investor yang dari Singapura," sebutnya.
"Mungkin tidak saya sampaikan di sini, tapi sudah dilakukan koordinasi-koordinasi, bahkan Pak Menteri sudah ke sana," tambah dia.
Belakangan pembangunan di IKN kembali menjadi sorotan usai anggaran pembangunan tersebut disebut diblokir. Pemblokiran anggaran diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Dia menyebut pihaknya belum merealisasikan pembangunan IKN 2025, sebab anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kondisi ini membuat pihaknya tidak memiliki anggaran untuk eksekusi mega proyek tersebut.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis lalu.
(ily/rrd)
