.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur nasional usai anggaran 2025 kena efisiensi Rp 81,38 triliun. Ditargetkan pembiayaan KPBU 2025-2029 bisa tembus hingga Rp 544,48 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN, sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta.
"Sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto), kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025-2029 senilai Rp 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.
Dody mengatakan, dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal. Hal ini baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan pembangunan proyek.
Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.
Beberapa sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi antara lain pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
"Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi," ujar Dody.
Menurutnya, KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Ia optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Dengan terbukanya peluang investasi dan upaya peningkatan pendanaan, diharapkan sektor infrastruktur di Indonesia semakin berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, Kementerian PU membantah bahwa efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan pegawai, termasuk honorer. Adapun pagu anggaran PU 2025 kena potong sebesar Rp 81,38 triliun, dari semula Rp 110,95 triliun, sehingga menjadi hanya Rp 29,57 triliun.
(kil/kil)
