.webp)
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena efisiensi sebesar Rp 60,47 triliun, sehingga tersisa hanya Rp 50,48 triliun. Kondisi ini membuat pembangunan sejumlah proyek infrastruktur terganggu, termasuk di antaranya proyek jalan tol.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rachman Arief Dienaputra mengatakan, proyek yang mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah akan terkena dampaknya. Hal ini juga termasuk dengan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang mendapat dukungan uang negara.
Beberapa di antara proyek KPBU tersebut antara lain proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia, serta Tol Gilimanuk-Mengwi. Kedua proyek tol ini juga telah beberapa kali dilelang ulang dalam satu tahun terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita evaluasi terus ya karena itu butuh dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya lapor Pak Menteri (Dody Hanggodo) pada saat ada kebutuhan dukungan yang cukup besar, itu kita harus evaluasi dulu," kata Rachman, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Rachman menjelaskan, evaluasi harus dijalankan mengingat dukungan anggaran untuk proyek-proyek tersebut dari pemerintah terbilang cukup besar. Bahkan, anggaran pemerintah mengambil porsi hingga lebih dari setengah anggaran.
Sedangkan dalam kondisi efisiensi anggaran seperti sekarang ini, Kementerian PU membuat skala prioritas penyaluran anggaran. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan.
"(Kontribusi anggaran pemerintah) lebih (dari setengahnya) karena Bandung-Garut yang paling mahal Bandung-Garut itu. Konstruksinya yang paling mahal karena lokasinya," ujar dia.
"Kita alokasinya sekarang sedang terbatas, apakah dimungkinkan dukungan konstruksi seperti Rp 4 triliun, atau Rp 5 triliun," sambungnya.
Meski demikian, Rachman juga belum dapat memastikan apakah proyek Tol Getaci dan Tol Gilimanuk-Mengwi tidak akan dilanjut lelang pada tahun ini. Keputusan baru akan diambil setelah evaluasi selesai dilakukan.
"Kita cek dulu. Kalau saya bilang nggak mungkin kan siapa tau berubah. Tiba-tiba misalnya dari pemerintah, oh itu dibutuhkan karena dukungan buat bandara di Bali Utara atau pengembangan kawasan di Bali dibutuhkan, bisa dijadikan. Kemudian untuk mempercepat koneksi dari Kota Bandung Ke timur Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, diminta dihidupkan lagi, bisa jadi," katanya.
(shc/rrd)
