.webp)
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan dana untuk pengadaan lahan pada 129 Proyek Strategis Nasional (PSN). Secara total, realisasi dana yang diberikan LMAN Rp 138,8 triliun sejak berdiri pada 2015 hingga 31 Desember 2024.
"Sampai dengan tahun 2024 Desember kita gunakan untuk mendanai 129 PSN dengan total realisasinya sebesar Rp 138,8 triliun," kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI Komisi XI, Senin (17/2/2025).
Basuki merinci, pendanaan tersebut dilakukan pada 55 proyek tol dengan alokasi Rp 135 triliun dan realisasinya mencapai Rp 115 triliun. Sementara pada 2024 realisasi pendanaan pengadaan lahan Rp 11,2 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengadaan lahan untuk jalan tol menunjukkan realisasi paling tinggi dibandingkan PSN lainnya," katanya.
Ia melanjutkan, pendanaan pengadaan lahan 40 bendungan alokasinya Rp 18,4 triliun dengan realisasi Rp 14,8 triliun, untuk 2024 realisasinya Rp 1,4 triliun. Kemudian, lima irigasi realisasinya Rp 642 miliar, dengan realisasi pada 2024 sebesar Rp 20 miliar.
Selanjutnya, pendanaan pengadaan lahan untuk proyek air baku realisasinya Rp 140 miliar, dengan realisasi 2024 sebesar Rp 63 miliar. Kemudian 10 jalur kereta api dengan realisasi keseluruhan Rp 5 triliun., sementara pada 2024 realisasinya Rp 75 miliar.
Berikutnya, pendanaan pengadaan lahan untuk satu pelabuhan realisasi secara keseluruhan mencapai Rp 800 miliar dan 1 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk pendanaan pengadaan lahan realisasinya Rp 85 triliun.
"Kemudian IKN itu alokasi Rp 5,9 triliun, realisasinya sampai akhir tahun 2024 Rp 3,5 triliun. Lalu untuk realisasi pada 2024 Rp 2,1 triliun. Jadi total realisasi di tahun 2024 sebesar Rp 14,9 triliun," katanya.
Basuki menambahkan, pendanaan pengadaan lahan dari tahun ke tahun lebih banyak menggunakan skema pembayaran langsung dibandingkan dana tabungan.
"Di tahun 2024 96% atau Rp 10,6 triliun itu menggunakan skema pembayaran langsung. Sisanya 4 persen menggunakan dana talangan kepada badan usaha," katanya.
(ara/ara)
