Jalan Daerah Harus Terkoneksi dengan Tol dan Infrastruktur Lainnya

Pembangunan dan perbaikan jalan daerah yang cukup massif pada 2023-2024 idealnya terus dilanjutkan. Hanya saja perencanaannya harus dibuat sedemikian rupa agar terkoneksi dengan jalan tol dan infrastruktur transportasi lainnya seperti stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandara.

Sebab yang terjadi sekarang ini, pengguna jalan tol kerap mengalami kejutan karena begitu keluar tol ternyata ruas jalan yang dilalui berikutnya sempit dan kondisinya kurang baik.

"Kalau tol kan lebar dan mulus sehingga membuat nyaman para pengguna kendaraan, tapi begitu keluar tol kondisi yang terjadi kerap kali sebaliknya," kata Pengamat Kebijakan Publik Tulus Abadi dalam bedah buku 'Jalan Keadilan Sosial Indonesia' karya wartawan senior Pepih Nugraha, Rabu (26/2/2025).

Pada bagian lain, Tulus yang juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mempertanyakan sumbangsih nyata pembangunan dan perbaikan jalan daerah lewat Inpres Jalan Daerah (IJD) terhadap biaya logistik dan keselamatan pengguna jalan. "Apakah sekarang ini biaya logistik di kita sudah lebih murah ketimbang di negara lain, terlepas masih adanya berbagai praktik pungli di lapangan?," ujarnya.

Terkait kecelakaan di jalan, dia merujuk data Jasa Marga yang mencatat pada 2024 ada sekitar 26 ribu kecelakaan. Dari jumlah itu, 77% di antaranya melibatkan sepeda motor, dan sisanya antara lain truk ODOL (Over Dimesion Over Loading) alias truk yang mengangkut barang melebihi kapasitas. Kehadiran truk-truk ODOL membuat jalan cepat rusak sehingga biaya perawatan membengkak.

Sementara itu, Agnes Intan dari Bina Marga menyatakan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025 saat ini telah masuk di Sekretariat Negara. Inpres tersebut merupakan landasan untuk melanjutkan perbaikan berbagai jalan di daerah seperti yang telah dilakukan di masa pemerintahan Jokowi pada 2023 dan 2024.

Namun fokus IJD kali ini, kata Agnes, kemungkinan besar diselaraskan dengan program pemerintah pusat terkait Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis.

Pada 2023, Presiden Jokowi menerbitkan IJD tak lama setelah munculnya video-video yang menggambarkan kerusakan parah kondisi jalan di daerah, seperti di Lampung dan Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Namun sejatinya menurut perencana Ahli Madya bidang Jalan dan Udara Bappenas, Ahmad Zainuddin pihaknya bersama Kementerian PUPR telah menggodok IJD jauh sebelum bermunculan video viral tentang kondisi jalan yang rusak di berbagai daerah. Ia pribadi berpendapat ke depan idealnya setiap pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan berorientasi kepada program, bukan hanya seperti sinterklas.

Dengan begitu anggaran akan disiapkan betul hingga proyek yang digarap benar-benar tuntas disertai tanggung jawab pengelolaan atau perawatannya.

"Namun yang terjadi justru seringkali sebaliknya karena perbaikan jalan tanpa perencanaan matang, dan besifat tambal sulam. Akibatnya selain tak tuntas, jalan pun akan cepat rusak," kata Zainuddin

Buku 'Jalan Keadilan Sosial Indonesia' yang diterbitkan Lintas, total tebalnya mencapai 500 halaman. Buku tersebut dibagi menjadi tiga jilid, yang pertama mengulas sejarah pembangunan jalan. Jilid 2 memaparkan seputar data ruas jalan hasil program IJD dan hasil pantauan lapangan, serta Jilid 3 memaparkan data 511 ruas jalan yang dibangun/diperbaiki selama periode 2023-2024

Simak juga Video 'Pemerintah Siapkan Diskon Tarif Tol 20% Selama Mudik Lebaran 2025':