.webp)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengatakan pemerintah masih berutang sisa biaya pembangunan LRT Jabodebek. Totalnya sekitar Rp 2,2 triliun.
Sebelumnya emiten berkode saham ADHI itu telah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai Rp 23,3 triliun dari nilai kontrak sebesar Rp 25,5 triliun.
"Kami masih punya tagihan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek yang sudah beroperasi itu dari Cibubur ke Cawang-Duku Atas dan Bekasi Timur," kata Direktur Utama PT Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson, dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (5/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Entus mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan untuk membahas pola pembayaran utang tersebut.
"Kami sudah bertemu juga dengan Kementerian Perhubungan, kemudian juga sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan sedang mencarikan polanya untuk ini," tuturnya.
Dalam catatan detikcom, Adhi Karya terakhir menerima realisasi pembayaran atas pekerjaan LRT Jabodebek pada bulan April 2024 sebesar Rp 4,1 triliun. Pembayaran dilakukan untuk pekerjaan Stasiun dan Depo LRT Jabodebek Fase 1 oleh Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pembayaran ini dilakukan setelah diselesaikannya seluruh pekerjaan LRT Jabodebek mulai dari perencanaan desain, pembangunan struktur, hingga pembangunan stasiun dan fasilitasnya.
"Hari ini kami terima pembayaran untuk LRT senilai Rp 4,1 triliun, kalau dibulatkan Rp 4,2 triliun," ungkap Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi di kantornya, bilangan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin (1/4/2024).
Secara keseluruhan ADHI telah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai Rp 23,3 triliun dari nilai kontrak Rp 25,5 triliun. Artinya, masih ada sisa sekitar Rp 2,2 triliun lagi tagihan pembayaran yang belum dilakukan.
Entus juga yakin pembayaran atas proyek LRT Jabodebek ini akan meningkatkan likuiditas dan memperkuat arus kas operasi ADHI kedepannya. "Nanti masih akan kami tagih lagi ke Kemenhub, ke KAI, dan Kementerian BUMN untuk pembayaran atas kekurangannya ini," beber Entus.
Simak juga Video 'Misi Besar LRT Jakarta Kerek Jumlah Penumpang Naik 20 Kali Lipat':
