.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat tengah mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Dengan panjang jalan dan jembatan nasional yang mencapai 1.782,65 kilometer (km) dan jalan tol sepanjang 788,36 km, Kementerian PU memastikan bahwa infrastruktur ini siap digunakan selama masa libur Lebaran nanti.
Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga, Rakhman Taufik, mengatakan, jalan nasional di DKI Jakarta memiliki panjang 123,06 km, sedangkan di Jawa Barat mencapai 663,79 km.
"Kemantapan jalan nasional saat ini mencapai 98,47%, dan kemantapan jembatan 89,44%," ujar Rakhman, dikutip dari situs Kementerian PU, Minggu (16/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama arus mudik, BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat menyiapkan 23 posko lebaran dan Disaster Relief Unit (DRU) di lokasi-lokasi strategis.
"Di setiap posko akan disiagakan petugas piket, tempat parkir, tempat istirahat, tempat ibadah, mobile toilet, P3K, dan nomor kontak instansi terkait seperti Korlantas Polres, Dishub, dan BPBD," jelasnya.
Selain itu, untuk mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan, pihak BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Terdapat 126 titik rawan kemacetan, 53 titik rawan kecelakaan, serta 22 simpang rel kereta api yang tidak sebidang dan 16 simpang sebidang yang akan mendapat perhatian khusus selama periode mudik.
Jalan tol yang berada di wilayah DKI Jakarta-Jawa Barat yang sudah beroperasi meliputi Jakarta-Bogor-Ciawi sepanjang 44,8 km, JORR NON S 13 km, Jakarta-Cikampek 78,6 km, hingga Palimanan-Kanci 26,3 km. Total panjang jalan tol yang siap melayani arus mudik tahun ini adalah 480,115 km.
Untuk meningkatkan kenyamanan pemudik, Kementerian PU juga menginstruksikan peningkatan pelayanan jalan tol. Ini mencakup aspek konstruksi, layanan informasi, lalu lintas, keselamatan, transaksi, dan kualitas pelayanan TIP, yang tertuang dalam surat Menteri PU No: BM 07020-Mn/98 tanggal 12 Februari 2025.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, berharap Kementerian PU dapat mengoptimalkan perbaikan jalan yang sedang dilakukan. Ia menekankan agar semua pekerjaan perbaikan sudah selesai sebelum H-10 agar jalan bebas dari lubang dan siap digunakan tanpa hambatan. "H-10, diupayakan sudah tidak ada pekerjaan lagi," tandasnya.
(rrd/rir)
