Pemerintah memastikan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa terus berlanjut. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan proyek tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall yang digelar di Jakarta, Rabu (19/3/2025) lalu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.
"Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km," ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).
Dody menjelaskan untuk pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, saat ini sedang dilakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study). Kajian tersebut mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas. Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.
Dody menekankan pembangunan tanggul laut tidak berdiri sendiri. Konsep pengendalian banjir yang diterapkan Kementerian PU bersifat terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.
"Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar giant sea wall, dan kami berharap upaya ini dapat segera terwujud agar tidak ada lagi permasalahan lingkungan yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat Jakarta dan sekitarnya," jelas Dody.
Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hari ini melakukan rapat koordinasi membahas pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan juga penanganan banjir.
Pria yang akrab disapa AHY ini mengatakan mengatakan akan melakukan integrasi dan pemuktahiran semua studi-studi soal giant sea wall yang sudah ada di Indonesia. Namun, AHY menyebut ada kemungkinan pembangunan tanggul laut tidak akan dilakukan secara penuh dari Banten hingga Jawa Timur. Maksudnya, tembok beton tidak akan secara penuh dibangun dari Cilegon sampai Gresik.
AHY mengatakan strategi untuk menanggulangi permasalahan pesisir di utara Jawa tak selamanya akan menggunakan beton. Tak semua tempat butuh tanggul beton, bisa saja menurutnya menggunakan tembok alami semacam lahan mangrove.
"Jadi dikerjakan paralel lah. Misal pesisir utara Jawa tak semua jadi prioritas nomor satu. Ada beberapa yang masih bisa pendekatan lain, ada gray solution dan green solution. Bisa green solution pake mangrove dan sebagainya atau kombinasi beton dan green solution," tegas AHY usai rapat di kantornya, Rabu (19/3/2025).
(/)