Pemerintah menggeber persiapan pembangunan 200 sekolah rakyat untuk masyarakat yang kurang mampu. Namun, dari total 367 usulan lahan, 115 lahan di antaranya masih bermasalah alias belum clean and clear.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, Selasa (20/5/2025). Saifullah mengatakan, total ada 35 lahan yang dinyatakan layak.
"Dari 367 usulan lahan, terdapat 115 belum clean and clear. Saat ini, sudah 35 lahan yang dinyatakan layak," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (21/5/2025).
Untuk Sekolah Rakyat, ia menjelaskan, rencananya dibangun 200 sekolah (SD, SMP, SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ia berharap, rakor ini menjadi landasan masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) melakukan langkah-langkah ke depannya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan pihaknya tengah memverifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang.
"Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenure-nya," ujar Nusron.
Verifikasi status dan kesesuaian tata ruang dibutuhkan untuk memastikan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah clean and clear. Dengan begitu, menurut Nusron, ke depannya tidak lagi terjadi tumpang tindih penggunaan ataupun kepemilikan tanahnya, baik dari pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.
"Sudah kami cek dari 69 yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan)," jelasnya.
Simak juga Video 'Kompetensi Wajib Calon Kepsek Sekolah Rakyat: Punya Empati-Daya Juang':
(shc/ara)