.webp)
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencananya untuk mempercayakan sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta. Hal ini salah satunya untuk meminimalisir risiko kebocoran anggaran melalui proyek infrastruktur.
Proyek-proyek infrastruktur sendiri disebut-sebut sebagai salah satu sumber dari kebocoran anggaran. Sedangkan pengelolaan oleh pihak swasta dipandang lebih efisien, dengan pengalaman yang lebih mumpuni.
Menyangkut hal itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, tidak bisa semua proyek dipercayakan kepada swasta. Tetap perlu ada yang ditangani langsung oleh negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kemudian itu diterjemahkan harus menggunakan swasta, ya bisa juga. Tapi kan juga beberapa case memang harus negara masuk," ujar Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Dody menjelaskan, apabila menginginkan swasta masuk ke dalam proyek-proyek pemerintah, mesti terpenuhi sejumlah kriteria yang cukup detail. Hal ini salah satunya seperti Rate of Return (IRR) investasi.
"IRR mesti sekian, segala macam. Jadi nggak semua hal bisa diswastakan gara-gara gitu," ujarnya.
Selain mengandalkan swasta dari sisi infrastruktur, salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kebocoran anggaran ialah dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara.
Pemerintah sendiri melakukan efisiensi besar-besaran di awal tahun 2025 hingga mencapai Rp 308 triliun. Inpres 1/2025 lahir untuk membantu merealokasikan anggaran dari sektor yang tidak produktif ke sektor yang produktif.
Menurut Dody, langkah efisiensi ini juga berfokus pada nilai Incremental Capital Output Ratio (I-COR) agar bisa turun di bawah 6. Hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) Indonesia untuk menghadirkan penggunaan investasi yang lebih efisien dan mendorong pertumbuhan.
"I-COR tinggi sama dengan pembangunan infrastruktur yang tidak efektif, tidak efisien, sehingga itu yang kemudian mengganggu APBN kita. Pak Presiden juga berkali-kali menginstruksikan kepada semua ASN, satu sen pun uang APBN itu adalah haknya rakyat Indonesia, bukan bisa dipakai foya-foya, nggak jelas gitu," kata Dody.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan bahwa salah satu titik kebocoran APBN paling banyak terjadi di proyek-proyek infrastruktur. Persoalan ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Selama ini Pak Presiden juga sudah melihat bahwa salah satu sumber kebocoran itu adalah melalui proyek-proyek infrastruktur. Makanya infrastruktur itu diberikan ke swasta," ujar Fithra dalam acara diskusi tentang stimulus ekonomi, di Toety Heraty Museum Cemara 6 Gallery, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Fithra menekankan, bukan berarti pemerintah tidak lagi fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun kini, proyek-proyek pembangunan mayoritasnya didorong untuk bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Menurutnya, kepercayaan pembangunan infrastruktur diberikan kepada para perusahaan swasta dengan melihat bahwa para kontraktor ini punya pengalaman panjang serta perhitungan tersendiri sehingga tidak asal menghabiskan anggaran.
Sedikit mundur ke belakang, Presiden Prabowo Subianto juga pernah menggemakan pernyataan bahwa dirinya mempercayakan proyek-proyek infrastruktur nasional agar digarap swasta. Menurutnya, swasta bisa lebih efisien menggarap proyek terkait didukung pengalaman yang lebih mumpuni.
"Infrastruktur akan sebagian besar diserahkan ke swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian!," kata Prabowo saat Penutupan Munas Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Selaras dengan hal ini, Prabowo pun juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan untuk menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Proyek tetap lanjut, namun ia mengubah skemanya dengan lebih mengandalkan swasta.
(shc/fdl)
