.webp)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan soal kebutuhan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp 68 triliun untuk tahun anggaran 2026. Dana ini disebut penting untuk menyelesaikan program prioritas seperti perbaikan jalan hingga mendukung swasembada pangan.
Dody mengatakan, sejatinya pagu indikatif anggaran Kementerian PU untuk 2026 sudah ditetapkan sebesar Rp 70,86 triliun sejak 15 Mei 2025 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas. Namun, jumlah itu dinilai belum cukup.
"Dari hasil exercise kami secara mandiri, sebetulnya untuk tahun anggaran 2026, kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp 68 triliun," kata Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari tambahan anggaran yang diajukan, sekitar Rp 65 triliun dialokasikan untuk program teknis seperti preservasi jalan, irigasi, swasembada pangan, dan pembangunan sekolah rakyat. Sisanya sekitar Rp 3,6 triliun untuk dukungan manajemen, termasuk belanja pegawai dan operasional.
"Kita akan memfokuskan diri pada preservasi jalan, dan juga di dalam irigasi, karena termasuk salah satu topoksi yang diberikan kepada kami untuk bisa tetap mendukung arahan dari Pak Presiden untuk swasembada dan ketahanan pangan," jelasnya.
Secara rinci, program teknis yang akan dibiayai antara lain swasembada pangan Rp 4,92 triliun, kontrak tahun jamak Rp 12,01 triliun, sekolah rakyat Rp 10 triliun, daerah otonomi baru Rp 1,77 triliun, optimalisasi operasi Rp 6,03 triliun, padat karya Rp 3,98 triliun, darurat bencana Rp 550 miliar, hingga pengadaan lahan Rp 2,49 triliun.
Selain itu, dialokasikan juga untuk kegiatan baru Rp 17,62 triliun, pinjaman dalam & luar negeri Rp 2,26 triliun, serta dukungan teknis pusat dan balai Rp 3,51 triliun.
Untuk belanja manajemen, Rp 2,84 triliun akan digunakan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai seiring adanya tambahan CPNS & PPPK tahun 2025. Sisanya Rp 760 miliar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit organisasi Kementerian PU.
Dody berharap tambahan anggaran ini bisa mendapat persetujuan DPR agar target pembangunan di sektor pekerjaan umum bisa tetap berjalan maksimal di tahun 2026.
Tonton juga "MA Usul Tambahan Anggaran Rp 7,6 T Buat Gaji-Tunjangan Hakim" di sini:
(shc/rrd)
